GenPI.co - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tepis tudingan penyaluran bantuan beras untuk masyarakat sarat kepentingan politik Pilpres 2024.
Airlangga Hartarto menyebut penyaluran bantuan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) itu sudah dilakukan sejak pandemi Covid-19.
Bantuan tersebut kemudian dilanjutkan kembali mulai September 2023 lalu karena pertimbangan masyarakat masih banyak yang membutuhkan.
“Bantuan pangan itu tidak ujug-ujug (mendadak). Kemarin dihentikan seusai pandemi. Kami melihat di lapangan masih banyak yang butuh,” katanya dikutip dari Antara, Senin (15/1).
Tudingan dari sejumlah politikus menyebutkan penyaluran bantuan beras itu sarat kepentingan politik menjelang Pemilu 2024.
Airlangga menjelaskan masyarakat terutama di Nusa Tenggara Timur (NTT) membutuhkan bantuan karena dampak dari fenomena El Nino, kesulitan air bersih dan proyek renovasi waduk belum selesai.
“Kondisi pertanian terutama di Manggarai, Manggarai Barat terganggu. Padahal daerah itu merupakan lumbung beras bagi NTT,” tuturnya.
Menurut Airlangga, kemungkinan mereka yang mengaitkan program penyaluran bantuan dari APBN pemerintah dengan agenda politik sudah lupa pandemi Covid-19.
Dia menambahkan dampak adanya El Nino ini menyebabkan musim tanam mundur. Biasanya sudah mulai November-Desember, saat ini pada Januari-Februari.
“Kondisi ini mengakibatkan panen raya yang biasanya April mundur ke Juni,” ucapnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News