KIPP Minta KPU Pusat Awasi Pilkada Kutai Kartanegara

12 Juni 2024 19:00

GenPI.co - Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Awang Yacoub Luthman dan Ahmad Zais harus bekerja lebih keras jika ingin bersaing pada Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara 2024.

Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara menyatakan  Awang Yacoub Luthman dan Ahmad Zais belum bisa maju.

Di sisi lain, Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia meminta KPU Pusat mengawasi dugaan lobi menjelang Pilbup Kutai Kartagegara 2024.

BACA JUGA:  Hanura Beri Sinyal Usung Kader Partai Lain di Pilkada Jakarta

"Agar tidak terjadi  dugaan lobi-lobi untuk meloloskan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Yacoub Luthman dan Ahmad Zais dari verifikasi administrasi, harus ada pengawasan dari KPU Pusat," kata Kaka, Rabu (12/6).

Kaka tidak memungkiri saat ini peluang calon independen memang cukup terbatas untuk maju pada Pilkada 2024.

BACA JUGA:  Zulkifli Hasan: PAN Siap Usung Kapolda Jateng di Pilkada Jawa Tengah

“Oleh karena itu, harus menggunakan kendaraan partai politik," ujar Kaka.

Kaka berharap pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati independen yang tidak lolos verifikasi adminitrasi tidak diberikan ruang yang menimbulkan kerusakan demokrasi.

BACA JUGA:  Terkait Pilkada Jakarta, Jabar, dan Jateng, Demokrat: Kami Perlu Waktu

Selain itu, Kaka juga mewaspadai potensi terjadinya politik uang dalam pilkada di Kalimantan Timur.

"Kita harus waspadai soal politik uang di pilkada Kaltim," ucap Kaka.

Sementara itu, Sekjen Komite Anti Korupsi Indonesia M Firman menduga pilkada akan ramai dengan politik uang.

Firman mendesak KPK, kepolisian, dan kejaksaan ikut mengawasi dugaan politik uang pada pilkada serentak.

"KPK, polisi, dan Kejaksaan harus ikut mengawasi adanya dugaan politik uang di pilkada serentak," ucap dia.

Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Budiman menilai soal hasil investigasi KAKI terkait dugaan adanya politik uang dan permainan data harus menjadi perhatian masyarakat Kaltim.

"Kalau dari hasil investigasi KAKI ada dugaan politik uang dan permainan data, harus menjadi perhatian masyarakat Kaltim," kata Budiman.

Dia juga meminta pegawasan dalam proses verifikasi adminitrasi diawasi dengan ketat.

"Bakal calon bupati di pilkada Kaltim harus transparan dan bebas dari politik uang," ucap Budiman. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Ragil Ugeng

BERITA TERPOPULER

BERITA TERKAIT

Copyright © 2025 by GenPI.co