GenPI.co - Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono merespons langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 sebesar Rp 5,04 triliun.
Politikus dari Partai Gerindra itu menilai efisiensi itu menjadi kesempatan untuk pemerintah mengkaji ulang proyek IKN yang sudah menelan anggaran besar.
“Pembanguan IKN ini butuh evaluasi ulang. Meski sudah digelontor anggaran besar pada era pemerintahan sebelumnya,” katanya dikutip dari Antara, Senin (17/2).
Dia menilai ada sejumlah hal yang perlu menjadi pertimbangan ketika menjadikan IKN secara penuh sebagai ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan.
Salah satunya yakni terkait aksesibilits dan anggaran masyarakat ketika ingin datang ke IKN. Sebab populasi terbesar Indonesia saat ini di Pulau Jawa.
Sedangkan masyarakat yang berkepentingan untuk datang ke ibu kota negara dan pusat pemerintahan di Jakarta sedikitnya 5 juta orang setiap harinya.
Masyarakat datang ke Jakarta pun memakai berbagai moda, baik itu darat publik, darat pribadi baik itu mobil, dan motor. Kemudian laut dan udara.
“Bayangkan jika warga itu pindah ke IKN, hanya ada dua moda saja yang bisa melayani, yakni laut dan udara. Bisa dibayangkan padatnya penumpang yang akan mengantri,” ujarnya.
Kemudian jika dilihat dari sisi ekonomi, IKN adalah pemborosan anggaran negara saat pembangunan dan uang rakyat sudah difungsikan penuh sebagai ibu kota negara.
“Inginnya pemerintah itu efisiensi, tetapi masyarakat tidak bisa mengefisiensi uangnya ketika harus ke IKN,” tuturnya.
Sosok yang menolak pembangunan IKN sejak 2017 itu berharap pemerintah mempertimbangkan menjadikan IKN sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan kedua.
“Bukan untuk pengganti Jakarta, tetapi sebagai pelengkap Jakarta dalam melayani rakyat Indonesia. Terutama untuk wilayah Indonesia bagian timur,” ucapnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News