Korupsi Pemkot Semarang, Mbak Ita dan Alwin Basri Segera Disidang

17 Maret 2025 19:50

GenPI.co - Tersangka dugaan korupsi mantan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita (HGR) dan mantan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri (AB) dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) KPK supaya segera disidangkan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan pelimpahan kepada jaksa ini untuk perkara dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di Pemkot Semarang 2023-2024.

Selain itu, kasus dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, dan dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

BACA JUGA:  Mbak Ita Disebut Sedang Dirawat di RS, KPK: Penyidik Akan Cek

"Telah dilaksanakan kegiatan pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) dari penyidik kepada JPU untuk tersangka HGR, AB, M, RAD," kata dia, Senin (17/3). 

Selain kedua tokoh, kasus ini melibatkan 2 tersangka lain, yakni Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang Martono (M) dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa Rachmat Utama Djangkar (RAD).

BACA JUGA:  Hadiri Panggilan KPK, Wali Kota Semarang Mbak Ita: Mohon Doanya

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengungkapkan mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Alwin Basri diduga menerima sejumlah uang dari tiga perkara kasus korupsi di Pemkot Semarang.

Kasus ini adalah pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung di tingkat kecamatan tahun 2023, dan permintaan uang ke Bapenda Semarang.

BACA JUGA:  Mbak Ita Ditahan, Pemkot Semarang Pastikan Layanan Publik Berjalan Normal

Dalam hal ini, keduanya diduga menerima uang sebesar Rp1,7 miliar pada proyek pengadaan meja kursi.

Selanjutnya terkait pengaturan proyek penunjukan langsung, Alwin diduga menerima uang Rp2 miliar.

Adapun pada kasus permintaan uang dari kepada Bapenda Kota Semarang, pasangan suami istri ini diduga menerima uang Rp2,4 miliar.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ant)

 

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Farida Trisnaningtyas

BERITA TERPOPULER

BERITA TERKAIT

Copyright © 2025 by GenPI.co