GenPI.co - Pengajuan APBD DKI Jakarta 2020 rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik kekuasaan Anies Baswedan.
Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Umum Alumni SMA Jaringan Bersama Indonesia (ASJBI) Nanda Abraham.
BACA JUGA: Pak Jokowi Tahu Nggak, Ada Mahar Rp 500 M untuk Jadi Menteri?
"Adanya isu tentang rencana Anies Baswedan akan maju melangkah sebagai capres di tahun 2024, dengan pengusulan anggaran yang terkesan aneh, menjadikan kecurigaan sebagian warga Jakarta," katanya.
Nanda secara blak-blakan membeber kecurigaannya dalam acara diskusi publik "Selamatkan Ibu Kota" di ruang Auditorium Gedung Menara Jamsostek, Jakarta Selatan, Minggu (24/11) sore.
BACA JUGA: Bandul Politik 2024, Sudah Waktunya Tokoh Sunda Pimpin Indonesia
Nanda menyebut, APBD yang direncanakan untuk 2020 jika tidak dikawal bisa rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik kekuasaan.
Menurut Nanda, Jakarta saat ini mempunyai anggaran terbesar dari provinsi lain di Indonesia.
BACA JUGA: Aura Prabowo Subianto Bak Magnet, Seluruh Dunia Jadi Respek
"APBD DKI tahun 2020 yang bisa melebihi Rp 85 triliun, tentunya harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan warga Jakarta dan semakin majunya ibu kota negara," katanya.
Sejak dilantik presiden pada 16 Oktober 2017, warga Jakarta dikagetkan dengan isu anggaran belanja daerah untuk tahun 2020 yang dianggap tidak wajar.
BACA JUGA: Pidato Mas Nadiem Bikin Merinding, Bagaimana Nasib Guru Honorer?
Anggaran janggal ini terungkap saat anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengungkapkan anggaran pengadaan lem Aibon sebesar Rp82 milliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP lainnya, Ida Mahmudah, juga membongkar anggaran janggal jasa konsultan penataan pemukiman kumuh sebesar Rp556 juta per RW.
BACA JUGA: Intelijen TNI Tangkap 3 WNA Cina di Papua, Ada Apa?
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Bouget Centre (IBC) juga menemukan banyak anggaran janggal di rancangan APBD DKI 2020 mulai dari pembelian gunting rumput, buku folio hingga tenis meja.
"Tentunya kejanggalan-kejanggalan ini harus ditelusuri dan butuh klarifikasi dari Gubernur DKI Jakarta yang pernah berjanji akan membangun sistem transparansi," katanya.
Selama Anies Baswedan memimpin Jakarta, kata dia, masyarakat merasakan kekumuhan Ibu kota semakin bertambah. Sungai-sungai yang biasanya dikeruk sampahnya, kata Nanda, kini jarang terlihat ada aktivitas pembersihan sampah.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News