GenPI.co - Pengacara Humphrey Djemat blak-blakan ada praktik mahar politik dalam proses pemilihan menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Humphrey mengungkapkan hal itu ketika menghadiri diskusi di kantor Formappi di Jakarta Timur, Minggu (24/11).
BACA JUGA: Pak Jokowi Tahu Nggak, Ada Mahar Rp 500 M untuk Jadi Menteri?
Menurut Humphrey, ada calon menteri yang dimintai komitmen sebesar Rp 500 miliar sebelum ditunjuk menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Mencuatnya praktik mahar politik tersebut membuat Analis politik Hendri Satrio ikut berkomentar menyikapi pernyataan advokat Humphrey Djemat, yang menuding ada praktik mahar politik Rp 500 miliar dalam pemilihan calon menteri di Kabinet Indonesia Maju.
BACA JUGA: Pidato Nadiem Bikin Merinding, Curhatan Honorer K2 Ngenes Banget
Menurut Hendri, secara politik tudingan politikus PPP itu tidak akan berpengaruh secara langsung pada Kabinet Indonesia Maju.
"Untuk kabinet sih enggak ada secara langsung (pengaruhnya). Kalau memang benar itu ya, si pemberi mahar kan pasti cari untung tuh, minimal modalnya balik," kata Hendri kepada jpnn.com, Senin (25/11).
BACA JUGA: Ambisi Politik 2024, Gubernur Anies Dicurigai Manfaatkan APBD DKI
Menurut Hendri hal tersebut lebih ke masalah internal partai politik.
Kalaupun ada menteri yang harus menyetor mahar Rp 500 miliar ke partai, maka Presiden Jokowi tidak akan membiarkan itu terjadi.
BACA JUGA: Aura Prabowo Subianto Bak Magnet, Seluruh Dunia Jadi Respek
"Itu sih urusan intermal partai dan urusan dia sendiri. Dan Pak Jokowi kan pasti memantau kerja para menterinya. Kalau kerja menterinya hanya sibuk menghidupi diri sendiri, pastinya dia kena reshuffle," jelas Hendri.
Terakhir, pendiri lembaga KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) ini juga memandang bahwa Humphrey tidak harus membuka siapa nama menteri dan partai yang dia maksud.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News