GenPI.co - Pengacara Humphrey Djemat blak-blakan ada praktik mahar politik dalam proses pemilihan menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Humphrey mengungkapkan hal itu ketika menghadiri diskusi di kantor Formappi di Jakarta Timur, Minggu (24/11).
BACA JUGA: Menkes Terawan Top Banget, Berani Ungkap Kenapa BPJS Bengkak...
Menurut Humphrey, ada calon menteri yang dimintai komitmen sebesar Rp 500 miliar sebelum ditunjuk menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Menurut Humphrey yang mengklaim sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Jakarta itu mengatakan, pihak yang meminta komitmen Rp 500 miliar kepada calon menteri itu adalah partai politik.
BACA JUGA: Jiwa Korsa Prabowo Melejit, Pengin Alutsista Pertahanan Sempurna!
"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut,” ujar Humphrey.
Tanpa tedeng aling-aling Humphrey menjelaskan, calon menteri itu tidak perlu menyerahkan uang Rp 500 miliar kepada partai tertentu.
BACA JUGA: Pak Jokowi Tahu Nggak, Ada Mahar Rp 500 M untuk Jadi Menteri?
“Dia tidak harus kasih uang untuk itu, tetapi harus ada komitmen selama menjadi menteri, dia harus bisa berkontribusi Rp 500 miliar," tutur Humphrey.
Hanya saja, Humphrey tidak mengungkapkan nama menteri yang dimintai komitmen Rp 500 miliar. Pengacara kondang itu juga tak membeber nama partai politik yang meminta komitmen itu.
BACA JUGA: Pak Jokowi Ini Ada Titipan Surat, Mohon Jangan Ditunda...
Menanggapi kabar mahar Rp 500 miliar tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjawab isu calon menteri dari kalangan profesional dimintai mahar politik itu merupakan isu yang tak masuk akal.
Hal tersebut disampaikan oleh Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan jakarta, Senin (25/11).
Menurut Pramono, proses rekrutmen calon menteri dilakukan dengan sangat teliti dan penuh kehati-hatian oleh Presiden Jokowi, bahkan tidak semua usulan calon menteri dari partai politik disetujui oleh Presiden Jokowi.
BACA JUGA: 4 Zodiak Penuh Gairah, Nomor 3 Sangat Membara
"Dan kita semua tahu dalam proses penentuan menteri, Presiden secara langsung yang memilih. Sangat hati-hati dan kemudian representasi dari semua partai pun tidak semuanya disetujui oleh Presiden." kata Pramono.
Pramono mengatakan bila ada transaksi seperti itu, maka tidak sulit bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan penelusuran. Mengingat uang Rp 500 miliar itu jumlahnya sangat besar. Sehingga alirannya mudah dilacak.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News