GenPI.co - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019-2023, dinilai merupakan yang terburuk sepanjang sejarah eksistensi lembaga antirasuah itu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (29/12).
BACA JUGA: Aura Prabowo Wow Banget, Menantu RI-1 dan Anak RI-2 Minta Restu
Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramdhana membeberkan, bahwa kondisi itu diperburuk oleh andil pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR yang melemahkan KPK melalui revisi undang-undang.
BACA JUGA: Fakta Kawin Kontrak di Puncak, Turis Timteng Suka Model Ini...
"Kami menilai ini merupakan tahun paling buruk bagi pemberantasan korupsi. Ini adalah tahun kehancuran bagi KPK, yang benar-benar disponsori langsung oleh Istana atau Presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang," tegas Kurnia dalam konferensi ICW.
BACA JUGA: 4 Fakta Penyerang Novel Baswedan, Nomor 2 Bikin Naik Darah
Menurut Kurnia, Presiden Jokowi dan DPR RI telah bekerja sama meloloskan Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli Siregar menjadi komisioner KPK.
BACA JUGA: Ramalan Wirang Birawa di 2020, Artis Sangat Populer Sakit Parah
Dan ICW pun menilai, bahwa kelima orang itu merupakan pimpinan kolektif terburuk sepanjang sejarah KPK.
"Kenapa saya katakan demikian, karena lima orang ini dihasilkan dari proses seleksi yang banyak persoalan," tegasnya.
BACA JUGA: Koruptor Bak Raja, Selalu Dapat Fasilitas Mewah di Penjara
"Kalau saya boleh sedikit melihat ke belakang, saat Presiden Jokowi pada Mei 2019 membentuk pansel (panitia seleksi, red), banyak sekali tudingan kepada pansel," imbuh Kurnia.
BACA JUGA: Wow... Tim Kuasa Hukum Bongkar 3 Kejanggalan Kasus Novel Baswedan
Kurnia pun membeberkan, tiga dari sembilan anggota Pansel pimpinan KPK sangat dekat dengan politik.
Selain itu, kata Kurnia, Pansel Pimpinan KPK juga ahistoris dengan keberadaan lembaga yang eksis sejak 2003 itu.
BACA JUGA: Kisah Pak Jokowi Dibentak Gadis NTT, Ini Akibatnya...
"Yang mana mereka diasumsikan publik memberikan karpet merah kepada penegak hukum untuk menjadi pimpinan KPK," bebernya.
Proses seleksi pimpinan KPK, lanjut Kurnia, tidak membawa nilai integritas sedikit pun.
BACA JUGA: Tak Ada yang Mengira, Khasiat Sumsum Tulang Sapi Wow Banget
Sebab, komisioner KPK yang terpilih adalah figur-figur yang sebelumnya memiliki catatan di masa lalu.
Sebagai contoh, ada satu di antara lima pimpinan KPK yang tidak patuh melaporkan LHKPN.
Kurnia menegaskan, hal itu sudah menyangkut persoalan integritas.
Sementara itu, Kurnia menambahkan, Presiden Jokowi dan DPR berhasil meloloskan Firli yang diduga pernah melanggar kode etik saat menjadi Deputi Penindakan KPK.
Tak hanya sampai di situ, Firli yang kini memimpin KPK juga tak mau mundur dari kepolisian.
"Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak pantas sebenarnya menduduki kursi pimpinan KPK," tutup Kurnia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News