GenPI.co - Ada kelompok yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Prabowo Subianto dari posisi Menteri Pertahanan, karena tak sejalan dengan Kepala Negara dalam merespons masalah Natuna.
Menanggapi desakan tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Muzani mengaku belum mengetahui adanya permintaan tersebut.
BACA JUGA: Waspada... Amerika Serikat Keluarkan Peringatan, Indonesia Siaga
Sekjen Partai Gerindra justru mendukung pernyataan Ketua Umumnya Prabowo Subianto yang mengatakan masalah pelanggaran Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia oleh China di Natuna, bisa diselesaikan lewat jalur diplomasi.
"Diplomasi itu kan harus mengonfirmasi kepada pemerintah China yang klaim. Kemudian kita juga harus menyampaikan nota keberatan, dan itu harus dilakukan," beber Muzani usai mengikuti pertemuan para sekjen partai politik dengan Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (8/1).
BACA JUGA: Di Atas Kapal Perang, Ini Ketegasan Presiden Jokowi Hadapi China
Muzani mengingatkan bahwa kewaspadaan tetap harus ditingkatkan demi menjaga wilayah kedaulatan NKRI.
"Tetapi kita juga tidak boleh terprovokasi oleh provokasi banyak negara," jelas Muzani.
Sementara itu, saat berada di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad Natuna, Kepri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memerintahkan TNI AL menghalau kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia.
BACA JUGA: Wow... Kasus Suap Proyek Jalan Rp132 Miliar, Seret Nama Ketua KPK
"Saya memerintahkan TNI Al untuk menghalau kapal-kapal asing yang mengambil ikan di wilayah ZEE," ungkap Hadi di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad Natuna, Kepri, Rabu (8/1).
Marsekal Hadi mengatakan bahwa kedaulatan adalah harga mati dan itu adalah yang nomor satu.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Menghadap Laut Natuna, Langsung Lakukan Ini...
Panglima TNI ini pun menyebutkan hingga saat ini tidak ada kapal asing yang masuk ke wilayah kedaulatan RI.
"Karena kita (Indonesia-red) memiliki wilayah teritori 12 mil dari garis pantai," tegasnya.
Marsekal Hadi menyebutkan kapal-kapal asing boleh masuk ke wilayah ZEE.
BACA JUGA: China Bermanuver di Laut Natuna, Bakamla Gunakan Strategi Ini...
Di zona itu kapal asing melaksanakan lalu lintas sesuai dengan aturan internasional.
"Namun, yang tidak boleh mereka masuk ke ZEE dengan mengambil ikan di wilayah itu," jelas Panglima.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Cool Banget, Tapi Lihatlah Strategi TNI di Natuna
Maka dari laporan Panglima TNI tersebut sementara dapat disimpulkan, bahwa kapal-kapal China itu belum melanggar wilayah kedaulatan RI.
Akan tetapi kapal-kapal China itu melakukan pencurian ikan di wilayah ZEE Indonesia, yang harus ditindak sesuai dengan hukum ilegal fishing.
Strateginya yakni dengan mengusir dan memperketat penjagaan di wilayah ZEE tersebut dengan coast guard dari KKP dan Bakamla.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Santuy Banget, Tapi Lihatlah Skuadron F-16 Siaga 1
Maka dari itu untuk menyelesaikan semua ini, perlu strategi khusus, tidak sekadar mengandalkan kekuatan militer, kecuali bila kapal-kapal tersebut sudah melanggar wilayah kedaulatan RI.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga membantah Menhan Prabowo bersikap lembek merespons kemelut di Natuna.
Menurut Dasco, Prabowo sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam merespons permasalahan itu.
BACA JUGA: Wow... Kekuatan AL China vs Indonesia: Bak Langit dan Bumi
"Kinerja seorang Menhan sudah dilakukan dengan pas menurut saya," pungkasnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1).
Sementara Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, bahwa Menhan Prabowo sangat memahami apa yang menjadi tugasnya.
"Saya rasa ini bedanya prajurit dengan politisi. Pak Prabowo ini selain politisi, juga prajurit. Beliau memahami betul ketika bertugas sebagai Menhan harus seperti apa," beber Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (7/1).
Dahnil membeberkan bahwa Prabowo Subianto tidak menggunakan jabatannya sebagai Menhan untuk melakukan eksplorasi atau akrobat politik.
"Manifestasinya bukan pada statement, manifestasinya pada aksi, pada langkah," kata Dahnil.
Strategi Menhan Prabowo itu yakni mendorong Kementerian, Kelautan, dan Perikanan (KKP) untuk mengambil tindakan civilion, bukan tindakan militer.
Di mana strategi lainnya yakni melalui mobilisasi supaya banyak nelayan beraktivitas di Natuna.
"Kemudian TNI diminta untuk melakukan back up ikut patroli yang dilakukan Bakamla dan KKP," ucapnya.
Saat ini, publik atau politikus yang tidak paham dengan tugas-tugas Menhan Prabowo, mengalami blessing of unknowing atau keberkahan karena ketidaktahuan.
Menurut Dahnil bahwa tidak mungkin masalah pertahanan dibeberkan seutuhnya ke publik.
"Sedangkan kami, Pak Prabowo, mengalami suffering of knowing, menderita karena banyak tahu. Publik, wartawan juga ada di blessing of unknowing. Jadi enggak mungkin secara telanjang masalah pertahanan kami sampaikan secara seluruhnya," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News