GenPI.co - Setelah heboh Laut Natuna diterobos oleh puluhan nelayan dan coast guard China untuk melakukan ilegal fishing, rencana pembangunan pangkalan militer di Natuna Utara pun akan segera direalisasikan secepatnya.
"Fokus pembangunan dari kawasan timur dan pulau-pulau terdepan Indonesia sudah menjadi program Presiden Joko Widodo sejak periode pertama," jelas Anggota Komisi I DPR Willy Aditya di Jakarta, Minggu (12/1).
BACA JUGA: 5 Fakta Polisi Pahlawan di Inggris, Ternyata Keturunan Betawi
Menurut Willy, rencana tersebut merupakan evaluasi atas program pembangunan presiden sebelumnya.
Termasuk pembangunan kawasan pertahanan Indonesia di Natuna dan Indonesia Timur.
BACA JUGA: Aksi Heroik Suami Angie Virgin, Bikin Harum Indonesia di Inggris
"Jadi ini program pembangunan yang tertunda saja," katanya.
Willy pun menegaskan, bahwa pembangunan pangkalan militer di Natuna dan wilayah lainnya, bukan karena reaksi atas pelanggaran China terhadap ZEE Indonesia.
BACA JUGA: PDIP Solo Memanas, Gibran Belum Diputuskan Jadi Calon Wali Kota
Menurut Politikus Partai NasDem ini, bahwa membangun basis-basis pertahanan wilayah adalah upaya untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara.
Willy pun mengingatkan, bahwa salah satu amanat dari pelaksanaan Hukum Laut Internasional PBB alias UNCLOS 1982, oleh negara pihak adalah juga menjaga deklarasi dan pengakuan kedaulatannya.
BACA JUGA: Ramalan Wirang: Bencana Besar Datang, Berentetan Letusan Gunung
"Membangun pangkalan militer itu bukan bertujuan pamer kekuatan. Itu amanat menjaga stabilitas perdamaian dunia. Jadi kalau kita tidak membangun pangkalan pertahanan, justru kita telah melanggar amanat," bebernya.
Menurut Willy, rencana pembangunan pangkalan pertahanan yang dilakukan pemerintah, tidak dihubungkan dengan perlombaan senjata apalagi upaya ekspansi wilayah.
BACA JUGA: Setelah Gerhana Bulan, Mbah Mijan: Bencana Besar Bakal Terjadi
Willy pun mendukung penuh rencana pemerataan pembangunan pertahanan di seluruh kawasan Indonesia, terutama di wilayah yang memerlukan konsentrasi khusus.
Willy juga menegaskan pembangunan wilayah pertahanan, harus diikuti dengan penguatan sumber daya manusia.
"Penguatan Badan Keamanan Laut mutlak diperlukan. Insfrastrukturnya harus siapkan termasuk jumlah personilnya," pungkasnya.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News