GenPI.co - Laut Natuna memang membuat panas dingin hubungan Indonesia dan China. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD secara langsung bertemu Dubes Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia Xiao Qian di Jakarta, Kamis (16/1).
BACA JUGA: Korsel Tunggu Menhan Prabowo, Deal Jet Canggih IFX Semi-Siluman
Dalam pertemuan di kantor Kemenko Polhukam itu, Mahfud menegaskan kepada Dubes Xiao Qian bahwa wilayah Laut Natuna milik Indonesia.
"Soal Natuna, kami katakan sikap kami jelas untuk menjaga kedaulatan dan menjaga hak untuk berdaulat. Ada dua hal, kalau di ZEE (zona ekonomi eksklusif) itu hak berdaulat. Kalau di wilayah teritori, itu namanya kedaulatan. Kami akan jaga dua-duanya," kata Mahfud usai pertemuan dengan Dubes Xiao Qian.
BACA JUGA: Dinasti Politik Jadi Sorotan, Ini Daftar Keluarga Pak Jokowi...
Mahfud MD menjelaskan, Dubes RRT memiliki pandangan tersendiri terkait Perairan Natuna.
Kepada Mahfud, ambasador dari negeri dengan populasi terbesar di dunia itu menceritakan kondisi di negerinya.
BACA JUGA: Honorer K2! Catat Nih, DPR Janji Kawal 2 Solusi Ini...
Rakyat China, kata Mahfud mengutip Dubes Xiao, mendesak pemerintah di Negeri Tirai Bambu itu melindungi nelayannya yang mencari ikan di Laut Natuna.
Namun, Mahfud langsung merespons penjelasan Dubes Xiao.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Akan Rombak Besar-besaran Eselon I, Ini Dia...
Menko Polhukam itu menegaskan, Indonesia tidak pernah mau menegosiasikan kedaulatan wilayahnya dengan pihak mana pun.
"Ya, kami katakan, kalau kami tetap. Itu hak berdaulat kita. Nah, dialog-dialog akan terus dilanjutkan dengan posisi itu," jelas Mahfud.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Pangkas 141 Jabatan Eselon III dan IV, Ini Dia...
Lebih lanjut Mahfud mengatakan, Dubes Xiao bisa memahami sikap tegas Indonesia.
Hal itu terlihat dari nelayan-nelayan dan kapal Penjaga Pantai Tiongkok (China Coast Guard) yang mulai mundur dari Perairan Natuna.
BACA JUGA: Sesalku Seumur Hidup, Kesetiaan Suami Jadi Ratapanku...
Akan tetapi, kata Mahfud, kapal-kapal Indonesia tetap melakukan patroli meskipun kapal-kapal nelayan China sudah menjauh dari Natuna.
Menurut Mahfud, bahwa patroli merupakan keputusan dan instruksi Presiden RI Joko Widodo.
"Itu sudah hasil keputusan dan instruksi presiden. Patroli diintensifkan dan kegiatan ekonomi di Laut Natuna dihidupkan. Jadi, silakan dibuat rencana-rencana pembangunan berbagai sektor di sana," pungkas Mahfud.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News