Anak Buah Prabowo Tolak Cetak Uang Rp 600 Triliun

GenPI.co - Anggota Komisi XI DPR Ramson Siagian menolak secara tegas usulan  pencetakan uang kepada Bank Indonesia (BI) senilai Rp 600 triliun sebagai langkah untuk keperluan stimulus atas dampak ekonomi akibat covid-19.

"Saya termasuk yang tegas menolak usulan mencetak uang tersebut, dan memang berkembang argumentasi oleh anggota DPR harus melakukan mencetak uang besar besaran," kata Ramson, di Jakarta, Jumat (22/5).

BACA JUGA: Jenderal Andika Perkasa Memiliki Peluang Jadi Panglima TNI

Quantitative Easing (QE) adalah salah satu kebijakan pelonggaran moneter yang dilakukan bank sentral dengan menambah jumlah uang beredar alias mencetak uang.

Menurut politikus Partai Gerindra itu, usulan pencetakan uang oleh BI itu bermula ketika rapat-rapat virtual Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), juga Badan Pusat Statistik (BPS), dan dengan perbankan, serta Kadin, dan lain-lain yang terkait.

Pada rapat-rapat virtual dengan Komisi XI, Menkeu antara lain menjelaskan bahwa Pemerintah memberikan stimulus ke-3 (istilah Menkeu) dengan anggaran sebesar sekitar Rp 405,1 triliun untuk mencegah agar krisis ekonomi dan keuangan tidak terlalu mendalam sebagai akibat dampak corona,

Perincian anggaran stimulus tersebut, untuk kesehatan Rp75 triliun, dukungan industri Rp 70,1 triliun, dukungan dunia usaha Rp150 triliun, dan untuk "social safety net" Rp110 triliun.

Ia mengakui ada anggota Komisi XI DPR RI dengan berbagai argumentasi yang mendesak agar BI melakukan QE dengan mencetak uang untuk masuk membeli Surat Utang Negara di pasar primer.

Akan tetapi, kata dia, perlu dijelaskan bahwa dalam perdebatan-perdebatan di rapat-rapat virtual antara Komisi XI DPR RI dengan Menkeu, Gubernur BI, dan OJK, tidak semua anggota Komisi XI DPR  mendukung upaya mencetak uang ratusan triliun untuk keperluan stimulus dampak ekonomi covid-19.

BACA JUGA: Luar Biasa, Minyak Wijen Bisa Buat Wajah Tampak Cantik

Jadi, kata Ramson, bahwa hingga hari ini belum pernah ada kesimpulan rapat-rapat virtual Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan OJK yang mengusulkan cetak uang kepada Gubernur BI. (ant)