GenPI.co - Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, mengatakan sudah saatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi menterinya, terutama dalam kinerja penanganan covid-19.
"Perombakan menteri memang hak prerogatif presiden, tapi mengevaluasi kinerja menteri harus ada tolak ukurnya berbasis data," kata Emrus kepada GenPI.co, Senin (22/6).
BACA JUGA: Pakai Masker Bibir Melet, Gibran Belum Mumpuni Jadi Pemimpin
Tolak ukur kinerja berbasis data, menurut Emrus, yang pertama kinerja menteri, lalu aksesbilitas publik dan pertimbangan politik.
"Reshuflle kabinet jangan berdasarkan suka atau tidak suka, dan permintaan kekuatan tertentu. Ini yang tidak boleh," terangnya.
Menurut Emrus, memang ada kinerja menteri yang kurang baik dalam penanganan virus corona. Padahal, wabah covid-19 sudah mengemuka di China hingga ke Eropa, sekalipun saat itu belum ditemukan kasus di Indonesia.
Untuk itu, Direktur Eksekutif Emrus Corner berpendapat Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto harus dievaluasi, karena berkaitan dengan penanganan covid-19.
"Masalah kesehatan ini menjadi bencana nasional. Seharusnya tidak ada yang namanya rapid test, penolakan pemakamam jenazah covid-19. Artinya penyuluhan kesehatan tidak berjalan," ungkapnya.
Selain menkes, lanjut Emrus, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate juga harus dievaluasi, karena sangat lemah dalam komunikasi publik dalam penanganan virus corona.
"Menkominfo kan harusnya corong pemerintah. Tapi belum tampak dalam penyampaian komunikasi terhadap khalayak soal covid-19 ini," katanya.
BACA JUGA: Gibran Rakabuming Masih Menunggu Restu Bu Mega
Yang terakhir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menteri yang satu ini, kata Emrus, sering berbeda pendapat dengan lainnya terkait kebijakan transportasi di tengah wabah virus corona.
"Lebih baik Budi Karya fokus pada kesehatannya dulu. Apalagi pernah terinfeksi covid-19,"pungkasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News