GenPI.co - Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera menilai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bisa membahayakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Melalui tulisannya, Kapitra menyebut ada berbagai kontroversi dan kecurigaan mengenai KAMI.
BACA JUGA: Survei Pilpres 2024: Anies Baswedan Berantakan, Giring Salip Puan
Menurut Kapitra, KAMI menyampaikan tuntutan yang lebih bernuansa politis daripada moral.
“Substansi yang diangkat sangat bertolak belakang jika dibandingkan dengan gerakan masyarakat sipil yang ada di Indonesia dan konsisten dalam jalur non-politik,” tulis Kapitra dalam pesan yang diterima JPNN.com, Kamis (27/8).
Dia menambahkan, KAMI menunjukkan upaya-upaya yang bertentangan dengan cara-cara moralistik dalam menaikkan simpati masyarakat.
Dia merujuk pada duta besar Palestina yang hadir ke deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta.
Dalam klarifikasinya, sambung Kapitra, dubes Palestina mengaku tidak mengetahui bahwa KAMI merupakan gerakan oposisi non-parlementer.
“Tindakan menjebak seperti ini memiliki implikasi yang sangat berisiko untuk duta besar tersebut,” imbuh Kapitra.
Dia menambahkan, di komunitas internasional, partisipasi dalam kegiatan politik internal negara adalah sesuatu yang dilarang.
“Kita memahami bagaimana perjuangan rakyat Palestina telah dikomodifikasi dan dipolitisasi oleh gerakan politik di Indonesia untuk menarik simpati politik demi kepentingan golongan tertentu,” sambung Kapitra.
BACA JUGA: Bukti Terbaru Prabowo Subianto Paling Layak Presiden, Top!
Menurut Kapitra, menunjukkan ke publik bahwa dubes hadir dengan harapan agar seolah-olah dirinya mendukung adalah penghinaan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Dia menilai undangan terhadap Meutia Hatta, putri dari deklarator kemerdekaan Indonesia Mohammad Hatta, juga mengandung kerancuan.
Menurut Kapitra, Meutia tidak mengetahui KAMI. Hal itu berimplikasi adanya tuduhan bahwa Meutia juga berpartisipasi dalam gerakan tersebut.
“Dalam partisipasi gerakan, konsensualitas atau kesepakatan bergabung tanpa paksaan ataupun tipu muslihat merupakan hal yang paling penting, sehingga KAMI telah secara jelas menyalahi prinsip tersebut,” lanjut Kapitra.
Menurut Kapitra, kerancuan makin nyata dengan kemunculan deklarasi KAMI di Surakarta.
Deklarasi itu menghasilkan pertanyaan-pertanyaan baru mengenai wujud dari “kumpulan” tersebut.
Dalam sebuah statement, sambung Kapitra, KAMI menegaskan bahwa mereka tidak berniat membuat partai politik. Bahkan KAMI tidak berniat membuat ormas.
BACA JUGA: Pertamina Rugi Besar, Kenapa Ahok yang Dikritik? Salah Alamat!
Namun, sambung Kapitra, ekspansi gerakan yang dilakukan KAMI menunjukkan adanya pola desentralisasi gerakan yang mengkontradiksi tujuan awal, yaitu mengkritik pemerintahan pusat.
“Hal ini pun berpotensi menghasilkan gerakan yang berskala nasional, yang mana akan menjadi sangat berbahaya mengingat tuntutan yang dibawa KAMI memiliki tendensi serius untuk menurunkan Presiden Jokowi,” imbuh Kapitra. (jpnn/fajar)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News