GenPI.co - Ekonom senior Rizal Ramli menyayangkan Presiden Joko Widodo yang menurut dirinya mudah mempersilakan para menteri menambah kekuasaan.
Rizal berkaca pada langkah Badan Legislasi (Baleg) DPR menyusun Revisi UU 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI).
BACA JUGA: Jokowi Blunder! Langsung Bikin Heboh...
Dia menyoroti penambahan pasal baru di pasal sembilan. Rangkaian pasal itu mengatur anggota Dewan Moneter hingga tugasnya.
Ayat 3 pasal 9a mengatur bahwa dewan moneter terdiri dari lima anggota.
Di antaranya ialah menteri keuangan dan satu orang menteri yang membidangi perekonomian.
Ada pula gubernur BI, deputi senior BI, serta dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sementara itu, menteri keuangan akan bertindak sebagai ketua dewan moneter.
Dewan moneter sendiri berisi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Dewan itu mempunyai tugas membantu pemerintah dan BI merencanakan dan menetapkan kebijakan.
Rizal menilai pembentukan dewan moneter lebih kepada kemaruk kuasa daripada upaya untuk membenahi masalah krisis.
BACA JUGA: Survei: Prabowo Subianto Maut, Ganjar Top, Anies Baswedan Loyo
“Power hungry (kemaruk kuasa), bukannya fokus untuk keluar dari krisis,” ujar Rizal, Selasa (1/9).
Dia menambahkan, sebelumnya menteri keuangan dan KSSK sudah mendapat kekuasaan luar biasa dalam UU 2/2020.
Undang-undang tersebut saat ini lebih dikenal dikenal dengan UU Corona.
“KKSK sudah diberi kekuasaan luar biasa via UU 2/2020, menteri keuangan terbalik usulkan lagi kekuasaan tambahan agar BI, OJK, LPS di bawah menkeu dengan bentuk lembaga baru Dewan Moneter,” kata Rizal.
Oleh karena itu, Rizal berharap Jokowi segera sadar dan lebih memfokuskan diri untuk menyelesaikan krisis.
Apalagi Indonesia disebut-sebut akan masuk resesi akibat pandemi virus corona (covid-19).
BACA JUGA: Prediksi Ruhut Sitompul soal Gibran Putra Jokowi Mencengangkan
“Pak Jokowi, kok, sebegitu mudahnya diakali?” kata Rizal Ramli. (rmolid)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News