GenPI.co - Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani soal Sumatera Barat membuat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan surat keputusan (SK) PDIP yang mengusung mereka.
Perihal pengembalian SK PDIP tersebut, Ali Mukhni menyatakan sudah berkomunikasi dengan Mulyadi. Selain itu, pengembalian tersebut atas permintaan masyarakat dan banyak tokoh Sumatera Barat (Sumbar).
BACA JUGA: Luar Biasa, Ternyata Manfaat Minyak Tawon Tak Bisa Disepelekan
Lebih lanjut, Ali Mukhni menyampaikan alasan dikembalikannya SK PDIP tersebut atas dorongan masyarakat Sumbar yang berada di ranah Minang. Mereka kecewa atas pernyataan Puan Maharani.
Kemudian Ali mendaftar ke KPU Sumbar pada Minggu (6/9) tanpa SK PDIP. Pihaknya hanya mendaftar dengan bekal SK Demokrat dan PAN yang masing-masing punya sepuluh kursi di DPRD Sumbar.
BACA JUGA: Di Balik Pesona Selir Raja Thailand, Ternyata...
Pernyataan Puan yang menimbulkan reaksi negatif dari sebagian warga Sumbar, khususnya orang Minangkabau adalah "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Pancasila,"
Pernyataan tersebut disampaikan Puan Maharani saat menyerahkan SK PDIP sebagai partai yang ikut mengusung Mulyadi-Ali Mukhni.
Pernyataan Puan soal Sumbar mendukung Pancasila memang menimbulkan kontroversi.
BACA JUGA: Prajurit Tertipu Info Palsu, Jenderal Andika Bikin Aturan Keras!
Ahli hukum tata negara sekaligus tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Refly Harun mengkritik pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.
Dia menilai Puan tidak seharusnya mempertentangkan Pancasila dengan masyarakat Sumbar yang dianggap religius. Refly berpendapat makin seseorang religius, maka makin pancasilais.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai ujaran Puan Maharani bakal berkepanjangan.
Sebab, banyak pihak menganggap Puan telah menyinggung masyarakat Sumatera Barat.
"Ini bisa berkepanjangan polemiknya. Pilkada saja Desember. Pasti digoreng terus sampai pilkada," kata Hendri dikutip dari Rakyat Merdeka, Jumat (4/9).
Hendri juga menilai langkah politikus PDIP yang mencoba 'membela' Puan dengan menyebut putri Megawati Soekarnoputri itu berdarah Minang, juga keliru.
Tidak semua orang Minang bakal percaya hal tersebut. Menurut Hendri, mengampanyekan Puan memiliki darah Minang tidak bisa menyelesaikan masalah.
Seharusnya, jika menganggap dirinya negarawan, Puan lebih baik minta maaf langsung ke orang Minang. Terlebih warga Sumbar terkenal keramahtamahannya.
Sebab, pendiri lembaga survei Kedai Kopi ini menganggap penting persoalan Puan dan Sumatera Barat.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News