GenPI.co - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bak bermain catur sukses besar. Setelah melakukan skakmat dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total, barulah semua orang tercengang dan menyadari, termasuk Istana.
Alhasil, langkah cerdas dan berani Anies Baswedan ini akhirnya membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung bergerak.
BACA JUGA: Ditolak Prabowo Subianto, Perangai Asli China Akhirnya Terkuak
Jokowi memerintahkan orang kepercayaannya, yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal itu secara otomatis mengesampingkan peran dan kemampuan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan kepala daerah yang saat ini berada dalam garda depan dalam menangani pandemi covid-19.
Namun, saat ini keadaan mulai berbalik. Jokowi dianggap salah memilih orang dalam memimpin penanganan covid-19.
Seharusnya darurat nasional ini harus ditangani orang yang tepat, atau langsung dipimpin seorang presiden agar hasilnya maksimal.
BACA JUGA: 4 Zodiak Ini Bakal Kaya Raya, Tapi Harus Segera Berubah!
Kini, Istana yang sedang kelabakan malah banyak diprotes karena memilih Luhut untuk membereskan covid-19. Hal itu menjadi blunder karena sebelumnya Istana dan menteri Jokowi ramai-ramai memprotes Anies Baswedan.
Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono terang-terangan mempertanyakan kredibilitas seorang Luhut.
"Mungkinkah LBP dapat menyelesaikan pandemi covid-19 yang sudah semakin meluas di nusantara?" kicaunya melalui akun Twitter-nya, @drpriono1, Rabu (16/9).
BACA JUGA: Skakmat Anies Baswedan Bikin Istana Kelabakan
Pandu yang merasa kurang percaya, menyarankan pemerintah untuk menambah personel untuk membenahi sistem kesehatan.
Menurutnya, sebaiknya corona ini ditangani bersama, dengan perkuat sistem pemerintahan, membangun sistem kesehatan publik yang andal.
Pandu juga menyatakan bahwa penunjukan Luhut sebagai orang untuk menangani Covid adalah sia-sia. Sebab, Luhut tidak memiliki latar belakang bidang kesehatan.
"Ya enggak pas kalau Luhut yang menangani. Kalau mau ngurus kesehatan, gantian dong Pak Terawan ngurus investasi," jelasnya.
Selain itu, Pandu juga menilai langkah Luhut untuk menggerakkan operasi yustisi sebagai salah satu strategi penanganan pandemi tidak tepat.
Menurutnya, yang paling tepat ialah pembenahan sistem kesehatan publik, mulai dari sumber daya manusia, alat, obat hingga sistem rujukan di Indonesia.
Baginya, sistem saat ini tidak efektif. Pandu pun menyarankan pemerintah membubarkan seluruh Komite Penanganan Covid-19.
Dia pun mendorong Presiden Jokowi mengambil alih kepemimpinan penanganan covid-19 ketimbang mendelegasikan kepada Luhut.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Centre Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai Presiden Jokowi seharusnya mampu menyeleksi pihak yang mumpuni menangani covid-19.
Menurut dia, tidak semua orang bisa bekerja di sektor kesehatan.
"The right man and the right place, justru menjadi penting untuk kondisi sekarang, jangan sampai Pak Luhut adalah menteri yang ahli di semua pekerjaan," jelas Pangi.
Pangi beranggapan penunjukan Luhut menjadi komandan dalam menangani covid-19 seperti mempertaruhkan kepercayaan masyarakat.
"Presiden harus berhati-hati memberikan kepercayaan. Jangan salah, jangan kebolak-balik, yang bisa dipercaya malah enggak dipercayai, dan sebaliknya, yang enggak bisa dipercaya malah dipercaya," ungkapnya.
Dia juga mengingatkan agar Presiden bisa memilih orang yang tepat sebagai komandan penanganan covid-19 dengan menelusuri rekam jejaknya.
"Padahal sudah punya bukti omongan dan lisannya sulit dipegang, eh malah dipercaya. Maka sama saja Jokowi salah memercayai orang, salah memberikan kepercayaan, bunuh diri bagi presiden sendiri," tutup Pangi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News