GenPI.co - Kericuhan yang terjadi di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata disesalkan oleh Mantan Kepala Staf Garnisun Jakarta Mayor Jenderal TNI (Purn) Prijanto.
Pengadangan kegiatan ziarah Gatot Nurmantyo dan para purnawirawan TNI lainnya oleh Komandan Kodim (Dandim) Jakarta Selatan Kolonel Inf Ucu Yustiana pada 30 September 2020 sudah salah kaprah dan sangat aneh.
BACA JUGA: Ini Dia Ketua Umum Partainya Amien Rais, Bikin Ngeri!
"Ada Kapolres di sana. Saya juga tidak mengerti mengapa harus Dandim yang tampil di depan? Namun, dari sisi aturan ada keanehan," ujarnya dalam kanal Hersubeno Arief di YouTube.
Prijanto menyebutkan, sejak dulu sebelum reformasi dan sebelum didengung-dengungkan polisi hanya mengurusi masalah Kamtibmas, polisi selalu di depan dan TNI di belakang. Protap itu berjalan hingga kini.
BACA JUGA: Ngeri! KAMI Bongkar Uang Rakyat Buat Talangi Perampokan Jiwasraya
"Saya dulu Dansatgas Jaya II waktu menjelang lengsernya Pak Harto peristiwa 98, polisi itu selalu di depan, TNI ada di belakang. Protap ini saya pikir sampai sekarang masih ada," katanya.
Dalam menghadapi kegiatan masyarakat yang seperti itu, seharusnya, polisi yang ada di depan. Sedangkan aparat baik Kodam maupun polisi juga sudah mengantisipasi.
"Harusnya membantu fasilitasi, adakan koordinasi ya kan, habis itu cegah konflik, kemarin kan agak ribut," bebernya.
BACA JUGA: Melihat Karakter Pasangan Dari Bulan Kelahiran, Penasaran...
Mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, situasi ricuh di TMP Kalibata saat pedemo memprovokasi para purnawirawan yang hendak ziarah ke makam para pahlawan revolusi, harusnya sudah diantisipasi.
Selain itu, aparat seharusnya sudah mendeteksi adanya kelompok-kelompok yang akan mengganggu.
"Perintah atasan itu harus cegah konflik. Makanya, kejadian Dandim dengan Pak (Letjen Purn Marinir) Suharto itu sangat disesalkan. Saya sangat menyesalkan mestinya enggak begitu," tegasnya.
BACA JUGA: Wanita Harus Makan Daun Pepaya, Khasiatnya Sangat Mencengangkan!
Dijelaskannya, keterlibatan Garnisun adalah memberikan fasilitas kepada siapa saja yang akan melakukan ziarah ke TMP, memberikan petunjuk, mengarahkan dan membantu agar kegiatan mereka itu terlaksana dengan baik. Bantuan ini juga diberikan kepada siapa saja, termasuk non-TNI.
Sebelumnya, Gatot Nurmantyo juga merasa heran terhadap sikap aparat keamanan. Menurutnya, entah karena ada kesengajaan atau hal lain.
Gatot juga heran kenapa ada kericuhan di acara tabur bunga. Apalagi petugas bukan menertibkan para pedemo, justru menekan para purnawirawan seperti menghadapkan tentara aktif dan mantan tentara.
Jika hal itu terus terjadi, dia khawatir ada penghilangan sejarah sebagai penghormatan kepada para pahlawan.
"Terus apa yang salah pada kami ini. Saya ini undangan. Jika terjadi seperti itu, kami makin yakin bahwa negeri ini harus diselamatkan. Karena kalau nanti 17 Agustus tidak boleh ziarah, 5 Oktober TNI nggak boleh ziarah, Hari Pahlawan nggak boleh ziarah, itu kan penghilangan sejarah," jelas Gatot pada wartawan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News