GenPI.co - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin membongkar keburukan pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi setelah Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo diancam.
Gatot yang merupakan deklarator KAMI diancam oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
BACA JUGA: Ucapan Jenderal Andika Perkasa Sungguh Mengguncang Jiwa
Dalam pernyataan tertulisnya yang diterima JPNN.com akhir pekan kemarin, Din mengaku sudah mengetahui peringatan yang dilontarkan Moeldoko kepada Gatot.
“Namun, KAMI menilai Bapak KSP Moeldoko belum membaca maklumat tersebut dengan saksama, apalagi memahami isinya secara mendalam,” kata Din.
Dia tidak memungkiri tudingan Moeldoko bahwa KAMI merupakan sekumpulan kepentingan.
Pria 62 tahun itu pun lantas membeberkan kepentingan yang diusung dirinya dan kolega di KAMI.
BACA JUGA: Berita Top 5: Bocoran Ketum Partai Amien Rais, Andika Perkasa Top
“Meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan,” sambung Din.
Kepentingan lain dari KAMI, sambung Din, ialah mengingatkan pemerintah agar serius menangani pandemi virus corona (covid-19).
Caranya ialah dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (pilkada).
BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Dilema: Maju Lawan Istana dan Polri, Mundur Malu
Din juga membeberkan bahwa KAMI memiliki kepentingan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Mengingatkan pemerintah agar serius memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela di lingkungan pemerintahan dengan mencabut undang-undang yang melemahkan KPK,” sambung Din.
Selain itu, Din juga mengingatkan pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketidakadilan ekonomi.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri, dan mencabut UU yang lebih menguntungkan pengusaha daripada buruh.
BACA JUGA: Sumpah, Pernyataan Jenderal Andika Perkasa Menggetarkan Jiwa Raga
Din menambahkan, pihaknya juga mengingatkan pemerintah bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat.
Caranya ialah dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang antidemokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain, seperti KAMI.
“Pada intinya, KAMI berkepentingan agar pemerintah dan jajarannya, termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat,” sambung Din.
BACA JUGA: Istana Bongkar Mafia Rumah Sakit, IPW: Kejahatan Medis Covid-19
Oleh karena itu, Din meminta Moeldoko dan staf di Istana untuk tidak mudah melemparkan tuduhan kepada KAMI.
“Apakah KAMI yang memecah belah rakyat ataukah kelompok-kelompok penolak KAMI, yang patut diduga direkayasa bahkah didanai pihak tertentu yang justru memecah belah rakyat?” sambung Din.
Dia pun mempertanyakan apakah kritik dan koreksi dari KAMI menciptakan instabilitas atau tidak.
“Ataukah kebijakan pemerintah yang tidak bijak, antikritik, dan tidak mau mendengar aspirasi rakyat yang justru berandil dalam menciptakan instabilitas itu?” lanjut Din.
Pria kelahiran 31 Agustus 1958 itu juga mempertanyakan apakah KAMI sudah keluar batas atau tidak karena berusaha menyelamatkan bangsa.
“Ataukah pemerintah yang melampaui batas dengan menumpuk utang negara yang jadi beban generasi penerus?” ujar Din.
Din juga menyinggung sikap pemerintah membentuk UU yang merugikan rakyat bersama DPR.
BACA JUGA: Posisi Prabowo Subianto Sedang Dalam Bahaya, Gerindra Rontok
“(Ataukah pemerintah) yang mengabaikan rakyat berjuang mempertahankan diri dari wabah dengan harus membiyai sendiri tes kesehatan?” sambung Din. (fat/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News