GenPI.co - Isu pelengseran Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang santer terdengar di tengah demonstrasi besar di beberapa daerah menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Akan tetapi, kabar yang berembus kencang tersebut buru-buru ditepis oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tubagus Hasanuddin.
BACA JUGA: Politisi PDIP Sindir SBY, Telak Banget!
Menurut mantan perwira tinggi TNI-AD ini, butuh usaha yang keras untuk melengserkan Jokowi.
Pasalnya, bukan hanya dengan mengungkapkan mosi tidak percaya (pernyataan tidak percaya dari DPR kepada kebijakan pemerintah).
Tubagus Hasanuddin juga menilai mosi tidak percaya hanya berlaku di negara dengan sistem pemerintahan parlementer, berbeda dengan Indonesia yang menganut presidensial.
BACA JUGA: Rocky Gerung Bongkar Rezim Jokowi, Ngeri Banget!
"Melihat komposisi koalisi fraksi-fraksi pendukung presiden di DPR, rasanya seperti mimpi di siang bolong kalau kemudian ada yang ingin melengserkan presiden," tutur Hasanuddin seperti dikutip dari RRI, Rabu, (14/10).
Walaupun DPR berhak menggunakan pada Pasal 77 Ayat 1 UU 27 Tahun 2009 mengenai penggunaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat, wakil rakyat itu bisa menyampaikan mosi tidak percaya.
BACA JUGA: Ngeri! Demonstrasi Rusuh Terus, Jokowi Harus Pakai Jurus Ini
Akan tetapi, pemakzulan Jokowi terlihat mustahil karena 6 dari 9 partai yang masuk ke DPR RI merupakan pendukung pemerintahan.
"Inilah demokrasi yang kita sepakati dan menjadi kesepakatan nasional yang harus kita taati bersama," beber politisi PDIP ini.
Enam partai di DPR yang masuk sebagai penyokong Presiden Jokowi ialah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan PPP.
Sementara itu, tiga partai oposisi ialah PKS, Demokrat, dan PAN.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News