GenPI.co - Isu santer tentang pelengseran Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang kian santer terdengar.
Berbagai metode seolah diendus oleh aparat pemerintahan Jokowi, mulai dari isu rusuh melalui momen demonstrasi, aksi makar yang diembuskan menyasar tokoh nasional, ulama, dan kelompok tertentu.
BACA JUGA: Isu Pelengseran Jokowi Merebak, Omongan Politisi PDIP Mengejutkan
Di tengah maraknya aksi anarkis demo akhir-akhir ini, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mencium ada indikasi keterpautan beragam kepentingan dan kelompok pemain dalam unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Hal ini berdasarkan investigasi independen yang dilakukan oleh LPI, sebelum adanya aksi 8 Oktober 2020 hingga kerusuhan terjadi.
"Gelombang aksi penolakan UU Omnibus Ciptaker memunculkan tanda tanya. Apakah benar ini untuk kepentingan buruh atau ada pihak lain yang menunggangi aksi buruh," ungkap Boni Hargens dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/10).
BACA JUGA: Bakal Tak Percaya, Zodiak Ini Bisa Dapat Rezeki Ajaib
Boni mengatakan secara garis besar, ada dua kelompok yang terlibat dalam aksi 8 Oktober tersebut, dan yang juga akan bergabung dalam aksi lanjutan 13 Oktober 2020 dan aksi-aksi yang akan datang.
Pertama, kelompok buruh dan para aktivis yang ideologis ingin memperjuangkan kepentingan buruh.
"Kelompok tipe ini tentu penting untuk diterima sebagai kritik dan saran untuk evaluasi dalam konteks judicial review jika itu dinilai perlu," jelas Boni.
BACA JUGA: Menteri Jokowi Pencetus Omnibus Law Akhirnya Buka Suara
Kedua, yaitu kelompok massa yang dimobilisir oleh oknum dari partai politik oposisi dan dari kelompok antipemerintah yang selama ini memainkan peran sebagai oposisi jalanan.
Ada yang massa partai, massa ormas, dan bahkan ada kelompok pengacau yang biasa di kenal sebagai kaum anarko.
Massa tipe kedua inilah yang kemarin dalam aksi 8/10 terlibat dalam aksi anarkisme, perusakan fasilitas umum, termasuk penyerangan terhadap aparat keamanan dari kepolisian.
BACA JUGA: Rocky Gerung Sentil Jokowi dan Mahfud MD, Isinya Ngeri!
"Kami tidak mempunyai otoritas untuk membeberkan identitas dari para penyumbang dana dalam aksi ini, karena itu wilayah hukum yang menjadi yurisdiksi kepolisian," bebernya.
Boni juga menyebutkan, ada kelompok partai yang ingin menaikkan popularitas untuk memastikan kemenangan dalam Pilkada 2020 dan persiapan Pemilu 2024.
Selain itu, menurutnya ada kelompok lain yang adalah oposisi jalanan, mereka berkepentingan untuk menaikkan posisi tawar dalam rangka persiapan Pilpres 2024.
Jadi, ada banyak aktor yang bermain dalam aksi ini, tetapi sebagian besar tidak memikirkan kemaslahatan buruh, tetapi sekadar menjadikan isu buruh sebagai pintu masuk untuk menyerang pemerintah.
Tak hanya itu saja, sebelumnya Boni juga dengan tegas menilai ada empat kelompok yang ingin menggulingkan Presiden Jokowi.
Salah satunya adalah kelompok politik yang ingin memenangi Pemilihan Presiden 2024.
Kelompok kedua adalah golongan pebisnis hitam yang merasakan kerugian karena kebijakan yang diterapkan Jokowi.
Kelompok ketiga adalah ormas keagamaan terlarang yang ingin mendirikan negara syariah.
Misalnya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kelompok terakhir adalah barisan oportunis yang haus uang dan kekuasaan.
Menurut Boni, kelompok-kelompok itu menggunakan berbagai isu sebagai materi propaganda.
Di antaranya adalah isu komunisme. Selain itu, kelompok-kelompok tersebut menggunakan isu rasisme di Papua.
Isu lain yang diembuskan empat kelompok tersebut adalah potensi krisis ekonomi akibat dampak virus corona dan terakhir yakni Menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi Negara," kata Boni.
Boni menyebut empat kelompok itu sebagai laskar pengacau negara karena mereka ingin merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
Caranya adalah dengan berusaha menjatuhkan pemerintahan yang sah hasil pemilu.(ant/jpnn/GenPI.co)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News