GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengaku tak habis pikir dengan pemerintah yang menganggap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) seolah-olah seperti organisasi terlarang.
"Padahal ini adalah kumpulan aktivis intelektual, akademisi, yang punya perhatian sama untuk membangun negeri ini dengan cara yang berbeda," ungkap Refly Harun seperti dikutip GenPI.co dalam chanel YouTube-nya, Selasa (20/10).
BACA JUGA: Isu Pelengseran Kian Santer, Jokowi Masih Kuat Karena 2 Tokoh Ini
Bahkan, Refly juga mengaku mengikuti deklarasi KAMI karena dirinya melihat ada beberapa poin yang harus dibenahi dalam rezim Jokowi saat ini.
"Saya tidak berpikir bahwa organisasi KAMI akan melakukan gerakan untuk menumbangkan pemerintah," ujarnya.
Menurut Refly, kalau pun berbeda pendapat dan memiliki aspirasi yang menganggap kepemimpinan tidak mampu lagi, hal tersebut harus tetap disalurkan dalam jalur konstitusional.
"Jalur konstitusional itu melalui pemilu 2024, tapi bisa juga lewat jalur lain yang penting tidak boleh dipaksakan," ungkapnya.
BACA JUGA: Tampangnya Polos, Ternyata 3 Zodiak Terlahir Sangat Cerdas
Refly juga mengingatkan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat.
"Jadi kalau rakyat menghendaki ya sah-sah saja, yang penting tidak memberontak, membuat kekacauan, membuat kegiatan-kegiatan anarkis," ujarnya.
"Di negara demokratis bisa sebebas-bebasnya, yang penting tidak melanggar hukum. Tapi hukum yang bagaimana? Yang jelas bukan undang-undang ITE yang bisa ditarik menjadi pasal karet," ujarnya.
BACA JUGA: Bakal Tak Percaya, Zodiak Ini Bisa Dapat Rezeki Ajaib
Menurut Refly, UU ITE ini dapat menjerat siapapun yang berbeda pendapat.
Selain itu status di Facebook dan Twitter bisa dipermasalahkan. Padahal menurutnya, dalam setiap harinya orang lain yang berkata kasar bahkan memprovokasi di media sosial sangat banyak.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News