GenPI.co - Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menilai kritik masyarakat terhadap Omnibus Law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja harus diarahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Sistem kita presidensial, kekuasaan di tangan presiden. Jadi yang paling bertanggung jawab terhadap undang-undang ini tentu saja presiden," kata Fadli dalam diskusi virtual Forum Jurnalis Politik, Kamis, (22/10).
BACA JUGA: Jokowi Payah Cuma Marah Saja, Tapi Nggak Berani Ganti Menteri
Fadli menambahkan, nasib omnibus law ada di tangan presiden. Pasalnya, Presiden bisa membatalkan atau menunda aturan ini lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu.
"Kalau presiden mau lanjut ya lanjut, tidak tanda tangan pun akan menjadi Undang-Undang, tapi kalau Presiden mengeluarkan perpu misalnya, maka Undang-Undang ini bisa menjadi batal. Jadi kekuatannya ada di tangan Presiden," jelasnya.
Fadli menambahkan, bila kritik diarahkan ke partai politik, hal itu akan merepotkan. Pasalnya, partai politik merupakan pilar demokrasi.
BACA JUGA: Polisi Bantah Penangkapan Tokoh KAMI Ahmad Yani
"Jadi bukan mengarahkan demo ke partai politik dong, yang menentukan itu di Istana. Bukan partai politik," ujarnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News