Fahri Hamzah Bongkar Korupsi Pejabat, Partai Politik Meriang

GenPI.co - Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah menilai korupsi pejabat publik dapat diminimalkan jika yurisprudensi tak dibatalkan.

Fahri membongkar masalah ini dalam sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, Sabtu (28/11).

BACA JUGA: Skenario Megawati Bisa Bikin Gempar Dunia, Prabowo Mati Kutu

Dia juga menyertakan foto buku terbarunya yang berjudul Buku Putih: Kronik Daulat Rakyat vs Daulat Parpol.

Fahri menyebutkan bahwa buku tersebut bisa menguatkan sikap pejabat publik tidak boleh dikendalikan oleh partai politik dari belakang.

"Untuk diketahui bahwa #BukuPutihFH ini telah menjadi bacaan umum untuk menguatkan sikap bahwa pejabat publik tidak boleh dikendalikan partai politik dari belakang," tegas Fahri.

BACA JUGA: Polisi Siap Bongkar Habib Rizieq, Laskar FPI Bikin Benteng

"Yurisprudensi ini seharusnya dibela agar korupsi pejabat publik dapat dihindari jika parpol membatasi diri," tambah Fahri.

Para pejabat publik tak jarang memiliki entitas sebagai anggota partai politik, sehingga sering disetir oleh partainya dalam membuat kebijakan.

Pembatalan yurisprudensi dapat mempermulus upaya partai politik untuk mengintimidasi pejabat publiknya.

BACA JUGA: 5 Shio Anti-Buntung, Dewi Fortuna Bikin Beruntung Bulan Desember

"Jika yurisprudensi ini dibatalkan, maka partai politik tak lagi punya halangan untuk mengintimidasi pejabat publik dari belakang dan memaksa mereka melakukan kegiatan korupsi," Jelas Fahri.

"Sering terjadi dalam korupsi anggaran, kuota dan perizinan," ungkapnya.

Banyak warganet yang menanggapi pernyataan mantan Wakil Ketua DPR RI ini, beberapa di antaranya mempertanyakan siapa pihak yang memiliki usulan terkait pembatalan yurisprudensi tersebut.

Fahri Hamzah menambahkan bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dilumpuhkan dan akan selalu mencari jalannya.

"Kalian boleh secara terus-menerus menggunakan lobby dan kekuasaan untuk mengukuhkan kuasa dunia. Tapi, kebenaran takkan pernah dilumpuhkan," tegas Fahri.

"Ia akan selalu mencari jalannya. Keinginan membangun tradisi partai politik yang baik tidak bisa dikalahkan," tambahnya.(*)