GenPI.co - Kapolri Jenderal Idham Azis mendadak memberikan perintah kepada Kapolda untuk menyiapkan pasukan antianarki Brimob di wilayah yang terdapat kantong Front Pembela Islam (FPI).
Perintah ini dituangkan melalui Surat Telegram Kapolri dengan nomor STR/873/XII/PAM.3.3./2020 tertanggal 7 Desember 2020.
BACA JUGA: Strategi Istana Sangat Mengejutkan, Bikin Habib Rizieq Mati Kutu
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Biro Masyarakat Brigadir Jenderal Awi Setiyono, Selasa (8/12).
"Iya benar, TR dari Kapolri yang ditandatangani oleh Asops Kapolri sebagai bentuk arahan Mabes Polri ke jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menyikapi perkembangan situasi terkini," jelasnya.
Dalam telegram itu, Kapolri Idham Azis memberikan 11 perintah kepada para Kapolda.
BACA JUGA: Strategi FPI Bongkar Fakta Ini Top, Polri Makin Tersudut
Salah satunya, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan siapkan pasukan antianarki Brimob yang di wilayahnya terdapat kantong-kantong pendukung FPI.
Tidak hanya itu, Idham juga memerintahkan agar seluruh anggota jaga untuk mengenakan helm, rompi antipeluru dan bersenjata.
Idham memerintahkan meningkatkan pengamanan di sekitar markas komando, pos polisi, hingga rumah sakit Polri.
Anggotanya juga diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang masuk ke kantor polisi, baik kendaraannya, maupun barang bawaannya dengan metal detector.
Jenderal Polisi bintang empat itu mewanti-wanti agar anggota kepolisian meningkatkan keamanan dan keselamatan diri selama bertugas.
"Pantau perkembangan Sitkamtibmas yang terjadi di wilayah," tegasnya.
Surat telegram tersebut dikeluarkan Idham tak lama setelah peristiwa penembakan 6 anggota FPI oleh Polisi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada Senin, 7 Desember 2020.
Namun, saat ini tekanan berada di pihak Polri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai penanggung jawab tertinggi institusi ini.
Bahkan nasib Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sepertinya tinggal menunggu waktu saja.
Pasalnya, saat ini banyak pihak yang menuntut Kapolri dan Kapolda dicopot atas kejadian yang sangat tragis tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI, Romo HR. Muhammad Syafii mengatakan perlunya dibentuk tim independen untuk mengungkap fakta kejadian tersebut.
Menurut Syafii pengakuan FPI bahwa pengikutnya tidak memiliki senjata api itu harus diverifkasi kebenarannya di lokasi kejadian.
"Pengakuan dari pihak FPI bahwa mereka tidak pernah bawa senjata tajam apalagi senjata api, maka berarti tidak mungkin ada peristiwa tembak-menembak dan ketika dicek di lapangan juga itu tidak terbukti ada kejadian tembak-menembak," jelasnya di Kompleks Senayan, Selasa (8/12).
Politisi Gerindra ini juga mendesak Komnas HAM untuk turun gunung mencari kebenaran dan duduk persoalan terkiat insiden berdarah yang memakan korban 6 nyawa pengikut Habib Rizieq Shihab.
"Jika ada pelanggaran hukum, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran harus dicopot, berikut juga Kapolri Idham Azis," tandas Syafii.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News