GenPI.co - Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu hukum harus dipenuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo dalam sebuah video yang dirilis Biro Sekretariat Presiden, Minggu (13/12) kemarin.
BACA JUGA: Ngeri! ini Pengakuan Ketua Kompolnas Soal Insiden Laskar FPI
Video tersebut merupakan tanggapan atas gonjang-ganjing negeri belakangan ini, khususnya mengenai penembakan laskar FPI dan ditahannya Habib Rizieq Shihab yang merupakan imam besar ormas itu.
Jokowi menegaskan, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil.
“Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, tidak boleh ada warga yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apa lagi membahayakan bangsa dan negara,” tegasnya.
Ia juga mengatakan, aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. meski begitu, mereka juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya.
“Melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur,” katanya.
BACA JUGA: Risma Tak Kunjung Jadi Menteri, Hitung-Hitungan Mega Buntu?
Jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakkan hukum, Jokowi lantas meminta untuk menggunakan mekanisme dan prosedur yang berlaku.
“Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM dimana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya,” tandasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News