GenPI.co - Aksi walk out yang dilakukan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta beberapa waktu lalu, justru jadi bumerang bagi mereka sendiri.
Pengamat politik, Yuwono menilai aksi itu lebih banyak membawa kerugian, alih-alih mendapat simpati dari rakyat.
BACA JUGA: Anggota DPRD DKI Jakarta Membisu, Mau Foya-Foya Tapi Ketahuan
“Kerugian sebenarnya bagi mereka yang walk out itu,” ujarnya saat dihubungi GenPI.co, Rabu (16/12/2020).
Pasalnya, aksi tersebut kini lebih banyak panen kecaman dibanding mendapat dukungan dari publik.
Kemudian, jika memang sedang ada masalah di dalam DPRD DKI Jakarta, aksi walk out justru menjauhkan mereka dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.
“Bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah menunda atau barangkali membuat masalah jadi berlarut-larut,” kata dia.
Menurut Yuwono, walk out dalam perspektif politik bisa diartikan sebagai rasa ketidaksetujuan atau rasa ketidaksukaan terhadap orang atau pendapat.
Oleh karena itu, aksi walk out juga bisa disebut sebagai boikot.
“Dan itu sama sekali tidak terpuji, walk out untuk tindakan yang menurut saya kurang substantif,” tegas Yuwono.
Yuwono menambahkan, masalah yang ada seharusnya bisa diselesaikan di dalam Gedung DPRD DKI Jakarta, tanpa perlu melakukan aksi walk out.
Sebelumnya, dalam Rapat Rakerda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12/2020), sejumlah fraksi melakukan walk out.
Hal itu dilakukan sesaat sebelum Fraksi PSI membacakan pandangan umum.
BACA JUGA: Gaji DPRD DKI Naik hingga Rp 700 Juta, Tokoh Nasional Berang!
Aksi walk out diduga sebagai respons atas sikap PSI yang menolak kenaikan RKT dan gaji DPRD DKI Jakarta. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News