GenPI.co - Situasi politik tanah air memang makin tak menentu, gesekan dipastikan akan terus terjadi di kalangan elite dan tokoh nasional hingga 2024 mendatang.
Hal itu membuat kondisi tanah air akan selalu panas dingin, apalagi jika gesekan yang terjadi di tingkat elite menggiring akar rumput, bisa dipastikan tak akan pernah bisa damai masyarakat di Indonesia.
BACA JUGA: Pakar Hukum Bongkar Fakta Ngeri FPI, Jawaban Sekjen PA 212 Nampol
Terkini, ada skenario politik yang akan membuat seluruh Indonesia tercengang. Bahkan, dunia pun pasti akan terkejut jika skenario ini terjadi.
Di mana strategi yang bisa dibuat oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto adalah, dengan menjadikan skenario yang sebelumnya tak terpikirkan, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subinato berduet.
Skenario yang bisa saja diwujudkan tersebut, langsung mendapatkan respons dari Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari.
BACA JUGA: Fadli Zon Bongkar Fakta Pejabat Top Beri Iming-Iming Habib Rizieq
Menurutnya, Terkait kondisi politik pada 2021 setelah Pilkada 2020. Dia berpendapat ada skenario politik yang membuat Joko Widodo dan Prabowo Subianto berduet.
Kondisi ini memungkinkan Jokowi menjabat sebagai presiden dalam tiga periode bersama Prabowo, tetapi harus dilakukan dahulu amandemen UUD 1945.
Selain itu, kondisi dinamika politik 2021 setelah Pemilu serentak juga dinilai aman karena tidak ada peristiwa politik besar. Menurut Qodari, kemungkinan di tahun 2021 akan ada pembahasan mengenai revisi UU Pilkada dan Pemilu oleh DPR RI.
BACA JUGA: Hoki Ajaib Datang Mendadak, 3 Zodiak Bakal Jadi Orang Terkenal
Isu yang akan dibahas di antaranya terkait kemungkinan akan diadakan lagi pilkada tahun 2022 dan 2023.
"Khususnya oleh partai-partai menengah dan kecil, tapi menurut saya partai-partai besar seperti PDIP, kemudian Gerindra dan Golkar ada kemungkinan menolak," jelas M Qodari dalam webinar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Kamis (17/12).
Menurut Qodari, penolakan tiga partai tersebut disebabkan mereka sudah memiliki rencana atau kesepakatan mengenai desain politik pada Pilpres 2024.
"Desain politiknya seperti apa, ada beberapa kemungkinan termasuk kemungkinan-kemungkinan yang ekstrem atau luar biasa," bebernya.
Pertama, kemungkinan Joko Widodo maju presiden untuk ketiga kalinya, tetapi kali ini dengan Prabowo Subianto sebagai Wakil Presidennya.
"Tentu saja hal ini memerlukan amandemen UU Dasar 1945," ungkapnya.
Kedua, lanjut Qodari, Prabowo maju sebagai calon Presiden dengan wakilnya berasal dari PDI Perjuangan.
"Kemungkinan skenario pertama bisa saja terjadi untuk menciptakan stabilitas politik sekaligus menghindari pemilu yang mengerikan seperti pada Pilpres sebelum-sebelumnya yang melahirkan dikotomi Cebong dan Kampret," terangnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News