GenPI.co - Ekonom Institute for Development on Economic (Indef) Bhima Yudhistira menyarankan Presiden Joko widodo untuk melakukan reshuffle legi di tahun 2021 terhadap 6 menteri yang baru dipilihnya.
Reshuffle ini wajib dulakukan ini jika mereka tidak mampu memenuhi target dan menajalankan tugas yang diembankan pada mereka.
BACA JUGA: Risma Langsung Bicara Program Usai Reshuffle Kabinet, Mantap!
"Mungkin pak Jokowi memberikan semacam target ya. Tidak menutup kemungkinan kalau nggak tercapai reshuffle lagi," kata Bhima kepada GenPI.co, Selasa, (22/12).
Bhima menambahkan, mereka harus memenuhi tugasnya, terlebih soal penanganan covid-19.
"Menteri baru itu harus optimal untuk mempercepat, khususnya untuk penanganan pandemi dan stimulus perekonomian Nasional 2021," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi pada Selasa (22/12) lalu, akhirnya mengumumkan 6 menteri baru setelah pasang surutnya isu reshuffle.
Empat orang menteri menggantikan sosok lama yang dianggap tidak maksimal kinerjanya. Mereka adalah Sandiaga Uno yang menggantikan Whistutama sebagai Menparekraf.
Lalu Yaqut Cholil Qoumas yang menggeser Fachrul Razi di pucuk Kementerian Agama. Sementara Terawan dilepaskan dari jabatan menteri kesehatan dan diganti oleh Budi Gunadi Sadikin.
Kemudian menteri kesehatan juga diisi dengan wajah baru yakni M Lutfi, menggantikan Agus Suparmanto.
BACA JUGA: ASN Makin Sejahtera, Dana Pensiun Besar & Bisa Beli Rumah Murah
Dua nama berikutnya hadir untuk mengisi kekosongan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Sosial. Menteri sebelumnya dicokok KPK karena dugaan korupsi.
Nama baru itu adalah Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial dan Sakti Wahyu Tenggono sebagai Menteri KKP.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News