Tunjangan Gaji DPRD DKI Bakal Naik Fantastis, Pakar: Ngaco!

GenPI.co - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan anggaran DPRD DKI Jakarta yang dinilai janggal pada sejumlah pos kegiatan DPRD DKI.

Temuan itu terdapat dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

Anggaran DPRD DKI Jakarta yang dinilai janggal itu sebesar Rp 580 miliar.

BACA JUGA: Duh, Ditemukan Anggaran Janggal DPRD DKI Rp 5,1 Miliar

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Bahri, mengatakan anggaran tersebut baru muncul dalam APBD 2021.

"Ada yang isinya ngaco. Kami benahi. Belanja gaji tunjangan juga di sini," kata Bahri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa kemarin.

Akademisi politik Kris Nugroho mengatakan, bahwa ada masalah etika dalam rencana kenaikan gaji anggota dewan di tengah pandemi covid-19.

“Pandemi ini kan membuat mereka tak bisa mengimplementasikan program-program. Jadi, ya belum saatnya. Ada masalah etik di sini yang berkaitan dengan kinerja anggota dewan,” ujar Kris kepada GenPI.co beberapa waktu lalu.

Selain itu, Kris mengingatkan bahwa kenaikan gaji anggota dewan harus diiring dengan prestasi.

“Mereka baru bekerja selama satu tahun, belum terlihat prestasinya. Jadi, memang belum maksimal,” paparnya.

Pengajar di Universitas Airlangga itu menyarankan agar anggaran DKI Jakarta sebaiknya dianggarkan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

“Sebaiknya anggarkan APBD DKI untuk menanggulangi pandemi, seperti memberikan paket internet untuk siswa tak mampu,” jelas Kris.

Awal bulan ini, beredar rencana kenaikan pendapatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dalam draf rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021.

Setidaknya, tiap anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengantongi uang senilai Rp 8,3 miliar per tahun atau setara dengan Rp 689 juta per bulan.

BACA JUGA: Lagi Susah Karena Pandemi, DPRD DKI Jakarta Malah Minta Naik Gaji

Hampir seluruh fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran RKT yang jumlahnya Rp 888 miliar untuk 106 anggota dewan itu. 

Namun, fraksi PSI menolak usulan itu. Bahkan, warga Jakarta sampai membuat petisi "Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI" di situs www.change.org.(*)