GenPI.co - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), lucius Karus blak-blakkan merespons sikap Partai Demokrat yang menolak Pilpres dan Pilkada 2024 digelar serentak.
Menurut Lucius, ada rencana besar yang sedang disusun Partai Demokrat di balik penolakan tersebut.
BACA JUGA: Jurus Maut Panggung AHY 2024, Demokrat Tolak Pemilihan Serentak
"Ada kemungkinan Partai Demokrat sedang membuka peluang untuk meraih kursi kekuasaan dari penolakan tersebut," ujar Lucius kepada GenPI.co pada Selasa (19/1).
Saat ini Partai Demokrat bisa dibilang berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, memisahkan waktu pemilihan pilkada dan pilpres menjadi penting bagi Partai Demokrat.
Lucius memandang Partai Demokrat sepertinya ingin mengincar kursi DKI 1, sebelum mereka bertarung pada Kontestasi 2024.
"Memisahkan pilkada dan pilpres akan membuka AHY menuju DKI 1 lagi," katanya.
Diketahui, jika mengacu pada skema normal, Pilkada DKI memang akan digelar pada 2022. Namun, dengan peraturan terbaru, Pilkada 2022 dibatalkan dan disatukan dengan Pilpres 2024.
Gelaran pilkada dan pilpres serentak akan merugikan Partai Demokrat karena tidak bisa menempatkan ketua umum mereka ke kursi DKI 1.
Padahal, kontestasi pilkada, termasuk DKI Jakarta bisa menjadi pemanasan bagi mesin-mesin partai.
BACA JUGA: Politikus Partai Demokrat Bongkar Fakta Mengejutkan, Ooh, Jokowi
Sebelumnya, Partai Demokrat melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra), Herzaky Mahendra Putra meminta agar Pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan, dan tidak digabung dengan Pileg dan Pilpres 2024.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News