GenPI.co - Kondisi Laut China Selatan kembali menegangkan pascamunculnya rencana pengerahan kapal induk Inggris ke sana.
Kapal perang induk dengan nama HMS Queen Elizabeth tersebut direncanakan akan menjalani misi operasional pertamanya di perairan Laut Tiongkok Selatan.
BACA JUGA: Iran Sesumbar Tenggelamkan Kapal Perang Amerika, Ada yang Ragu?
Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah mengirimkan dua kapal induknya USS Nimitz dan USS Ronald Reagan ke Laut Tiongkok Selatan untuk menjalani latihan tempur.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendorong pemerintah RI untuk siap siaga di perairan Natuna Utara.
Sebab, Laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan Laut China Selatan yang tengah diperseterukan negeri tirai bambu, AS, dan beberapa negara lainnya.
Menurut Syarief, perhatian ini penting mengingat perairan Natuna Utara merupakan wilayah terluar Indonesia yang mesti dipertahankan.
“Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk wilayah terluar di perairan Natuna Utara dalam kondisi aman," kata Syarief dalam keterangannya, Kamis (28/1).
Anggota Komisi I DPR yang membidangi luar negeri ini juga menyebutkan jika kondisi ini terus menerus terjadi maka akan ada potensi perang terbuka di Laut China Selatan.
“Kita (Indonesia) harus terus berjaga-jaga karena jika terjadi perang terbuka maka seluruh wilayah Asia Tenggara akan merasakan dampaknya," jelas Syarief.
Lebih lanjut, Syarief menjelaskan bahwa perseteruan ini tidak boleh dianggap remeh.
Ia menegaskan, China yang membuat klaim sepihak terhadap Laut Tiongkok Selatan berdasarkan sembilan garis putus-putus menyebabkan AS dan Inggris juga turut ikut campur.
"Kondisi ini akan berpotensi menjadi perang terbuka yang berakibat fatal," tegasnya.
Syarief pun mendorong seluruh pemimpin di Asia Tenggara untuk bersama-sama menjadi fasilitator.
BACA JUGA: China Siap Latihan Perang Brutal, Amerika Bagaimana?
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia bisa mengambil peran sebagai pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan di Laut Tiongkok Selatan.
"Indonesia harus hadir dalam komunitas ASEAN untuk menjadi motor penggerak proses diplomasi dalam penyelesaian masalah di Laut Natuna Utara,” tutup Syarief Hasan. (*/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News