Kekuatan SBY Mulai Melemah, Istana Ikut Goyang Partai Demokrat?

GenPI.co - Kekuatan dan kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepertinya tak lagi diperhitungkan dalam kancah nasional. 

Pasalnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendadak kirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang adanya keterlibatan lingkaran Istana yang akan mengambilalih paksa Partai Demokrat.

BACA JUGA: Pernyataan Fahri Hamzah Sungguh Menggetarkan Jiwa, Bikin Istana..

"Saya telah mengirimkan surat kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ungkap anak bungsu SBY di Jakarta, Senin (1/2).

Pengiriman surat konfirmasi itu, kata AHY berawal dari kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkannya, tentang gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan.

"Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," beber AHY.

Menurut AHY, orang tersebut dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA: Hoki Meledak Februari, Rezeki 4 Zodiak Jadi Gila-gilaan

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas 'praduga tak bersalah' (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ungkapnya.

AHY menjelaskan, adanya gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional.

AHY blak-blakan mengatakan, bahwa yang membuatnya terkejut adalah adanya dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran Istana yang memberi restu untuk menyingkirkannya dari kursi ketua umum.

"Sepuluh hari lalu kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik yang melibatkan pihak luar atau eksternal partai," kata AHY.

Gabungan dari pelaku gerakan itu kata AHY, terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif.

Selain itu, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.

"Dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden," jelas AHY.(*)