GenPI.co - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Rachland Nashidik mendadak mengomentari pemerintah yang minta untuk dikritik agar kerjanya terarah.
"Malas jawabnya. Kita tahu itu pernyataan kosong," kata Rachland Nashidik, Rabu (10/2).
BACA JUGA: Kesabaran Mengubah Nasib 4 Zodiak, Mulai Besok Bergelimang Harta
Sebab, menurutnya banyak ditemukan bukti bahwa pemerintah Jokowi antikritik.
"Saking banyaknya bukti-bukti itu, sampai kita semua menjadi banal dan menganggapnya biasa," jelas Rachland Nashidik pada wartawan.
Terkait serangan buzzer yang dikhawatirkan pihak-pihak yang mengkritik pemerintah, Partai Demokrat menyebut buzzer adalah istilah netral. Namun, menjadi persoalan, jika buzzer dibekali.
"Yang jadi soal adalah bila buzzer diselenggarakan oleh alat negara, dilengkapi peralatan sadap dan beroperasi dengan duit dari pajak rakyat, termasuk untuk menginteli hidup pribadi oposisi dan mengeksposnya di publik," beber Rachland Nashidik.
BACA JUGA: Akademisi Top Bongkar Fakta Jokowi Lakukan Permainan Dua Muka
"Kita semua tahu bahwa di masa pemerintahan ini, anggapan tentang buzzer itu hidup di alam pikiran publik, meski sulit membuktikannya," tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah memberikan penegasan siap menerima kritik yang keras sekalipun supaya pembangunan lebih terarah.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut pemerintah menerima kritik sebagai bagian dari berdemokrasi.
"Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah, kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah," kata Pramono Anung, Selasa (9/2).(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News