GenPI.co - Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengeluarkan pernyataan yang menggelegar. Fajroel menegaskan pemerintah tidak punya buzzer d media sosial.
"Kami tegaskan, Pemerintah tidak punya buzzer," kata Fadjroel Rachman di Jakarta, Jumat (12/2).
BACA JUGA: Politikus Demokrat Bongkar Fakta Isu Kudeta, AHY Luar Biasa
Fadjroel menuturkan pemerintah selalu terbuka menghadapi setiap kritik dari warganya. Pemerintah juga tidak pernah memiliki persoalan jika ada yang oposisi yang menyampaikan kritik maupun saran.
Pemerintah menyadari, Indonesia merupakan demokratis dan setiap kebijakan tentu saja ada yang mendukung dan mengkritik.
"Ini negara demokratis, siapa pun yang mendukung kebijakan dipersilakan dan siapa pun mengkritik bahkan beroposisi dengan pemerintah dipersilakan," kata Fadjroel.
Menurut Fadjroel, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya seperti yang diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Selain itu, kebebasan berpendapat juga memiliki aturan seperti yang tersebut di Pasal 28 J UUD 1945.
Adalah, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
Jika pendapat disampaikan melalui media sosial, masih kata Fadjroel, masyarakat harus tunduk pada UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Bila di media sosial harus memperhatikan Undang-undang ITE," tekannya.
BACA JUGA: Pilpres 2024, 3 Capres Potensial Ini Terkunci
Presiden Jokowi sebelumnya mengajak masyarakat aktif menyampaikan masukan dan kritik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News