GenPI.co - Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA), Jumat (26/2) malam.
Mantan Bupati Bantaeng itu ditangkap lantaran diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.
BACA JUGA: Nurdin Abdullah Ditangkap KPK, Loyalis SBY Beber Fakta Maut
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Zaki Mubarak angkat bicara terkait penangkapan Nurdin Abdullah tersebut.
Zaki mengatakan bahwa kasus ini menjadi peringatan keras bagi setiap penyelenggara negara untuk lebih berkomitmen melawan korupsi.
"Godaan selama berkuasa luar biasa, sehingga bila tidak Istikamah, akan mudah jatuh dalam skandal korupsi semacam itu," kata Zaki kepada GenPI.co, Sabtu (27/2).
Menurut Zaki, biaya mahal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi pintu masuk terjadinya korupsi.
Diketahui Nurdin Abdullah ditangkap bersama seorang pengusaha yang diduga pernah menyetor uang Rp 10 miliar saat pilkada dan setelah itu dia mendapat banyak proyek.
"Pengusaha membiayai politisi hingga miliaran dan setelah berkuasa meminta jatah proyek. Begitu seterusnya, terjadi kick back," jelasnya.
BACA JUGA: Anies Baswedan Dikecam Anak Ketum PAN, Ade Armando Angguk Setuju
Zaki mengatakan, perlu dicarikan terobosan, dari segi regulasi dan praktis, sehingga pilkada tidak berbiaya mahal.
Menurutnya, selama ini untuk pemilihan bupati atau walikota menghabiskan puluhan miliar.
Bahkan, untuk menjadi Gubernur, dana yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
"Jika politik biaya mahal terus terjadi, sudah hampir pasti korupsi menghantui. Sebab, politikus butuh modal dan kemudian harus mengembalikan dalam jumlah yang lebih besar," jelasnya. (*)
BACA JUGA: Prahara di Demokrat, Arief Poyuono Bela Moeldoko dan AHY!
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News