GenPI.co - Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah, turut memberi komentar terkait wacana revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Menurut Fahri bahwa ada tiga skenario alternatif solusi untuk mengakhiri ketidakpastian hukum di Indonesia, yang dapat berakibat kepada penilaian jatuhnya indeks demokrasi di Tanah Air.
BACA JUGA: Pakar Hukum Top Ini Beber Fakta Jokowi, Bikin Kaget
"Pertama adalah melakukan revisi terhadap Undang-undang yang bermasalah, seperti UU ITE. Sehingga kemudian pasal-pasal karet direvisi," ujar dia dalam keterangannya seperti dikutip di akun twitternya, Sabtu (27/2/2021).
Kendati begitu, menurutnya merevisi UU ITE akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, menurutnya skenario kedua lebih cepat.
"Skenario kedua adalah Presiden mengeluarkan Perpu #UUITE, sehingga otomatis pasal bermasalah dihilangkan, dan berlakulah UU baru agar segera ada kepastian hukum bagi rakyat umumnya dan penegak hukum khususnya," jelas dia.
Ketiga yakni, menuntaskan pembahasan dan pengesahan rancangan UU KUHP, kitab UU hukum pidana, karya anak bangsa.
Hal itu dilakukan agar Indonesia memiliki satu kesatuan hukum sebagai criminal constitution atau criminal code, satu untuk seterusnya dan selamanya.
"Skenario ketiga ini pamungkas, ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih luas kepada seluruh UU lex specialis yang sering penuh mengidap ketidakpastian," lanjutnya.
BACA JUGA: Pernyataan SBY Menggelegar, Perlawanan Moeldoko Ngeri-Ngeri Sedap
Fahri juga berharap usulannya dapat dimengerti, terutama oleh DPR dan Presiden selaku pembuat hukum.
"Kita memang mengapresiasi Kepolisian RI, Kapolri dalam hal ini telah berinisiatif baik sekali untuk mengakhiri ketidakpastian yang terkandung dalam #UUITE," tambah Fahri.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News