GenPI.co - Persoalan Partai Demokrat teanjur menyeret nama istana. Konflik itu bermula dari surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dilayangkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Selain itu, nama kepala Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko juga ikut terseret lantaran disebut sebagai calon Ketum alternatif di partai berlogo mercy itu.
BACA JUGA: Soal Kisruh Partai Demokrat, Analisis Boni Hargens Menohok Pol
"Muncul spekulasi seakan-akan istana ikut bermain di dalam kisruh ini. Padahal, ini murni masalah internal partai," kata kata pengamat politik Boni Hargens kepada GenPI.co, Sabtu (27/2).
Boni menjelaskan, itu mengatakan, perpecahan di tubuh Partai Demokrat tentu akan berdampak ganda.
Pertama, terkurasnya energi partai pada persoalan ini sehingga akan kehilangan fokus dalam menghadapi pemilu 2024.
“Maka, bisa dipastikan konflik tersebut akan menggerus dukungan pemilih terhadap Partai Demokrat di periode berikutnya,” beber Boni Hargens.
Kedua, kisruh macam ini sudah sering terjadi di banyak partai lain. Hal ini menandakan adanya problem manajemen partai secara umum di Indonesia.
"Dalam hal ini, kisruh Partai Demokrat berkorelasi dengan kepentingan publik yaitu, hak rakyat untuk mendapatkan kendaraan politik yang ideal dalam menyalurkan suara mereka di pemilu," ucap lulusan lulusan Walden University itu.
BACA JUGA: Usai Dipecat, Eks kader Demokrat ini Malah Mengaku Bangga
Dengan kata lain, krisis manajemen dan kepemimpinan di tubuh partai politik berpengaruh terhadap kualitas partisipasi politik rakyat.
"Kalau partai gagal melakukan pembenahan organisasional, maka dukungan pemilih terhadap partai tersebut akan sulit terkonversi menjadi dukungan yang efektif dalam membangun demokrasi," pungkas Boni Hargens.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News