GenPI.co - Ahli hukum tata negara Refly Harun kecewa dengan penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, Refly berharap Nurdin bisa menjadi salah satu pemimpin Indonesia di masa depan.
BACA JUGA: Golkar Siap Usung Kader Jadi Capres, Siapa Ya?
“Apalagi dulu dia pernah dapat Bung Hatta Anti-Corruption Award. Tapi, dia malah terjaring KPK juga,” kata dia dalam video di kanal YouTube Refly Harun, Minggu (28/2).
Refly memaparkan bahwa prestasi Nurdin dalam kariernya sebagai akademisi dan politisi terbilang sangat cemerlang.
Apalagi, dia adalah kader PDIP yang sekarang sedang berkuasa, sehingga bukan tak mungkin karier politiknya bisa mulus.
“Tapi, kenapa malah banyak sekali kader partai penguasa yang diciduk oleh KPK? Ini sama seperti dulu, banyak sekali kader Demokrat yang diciduk KPK,” ujarnya.
Akademisi itu mempertanyakan apakah kasus korupsi tersebut berkaitan dengan pemerintah pusat.
“Saya tidak tahu, ya. Tapi, ini menegaskan bahwa menjadi kepala daerah itu tidak mudah, bahkan jauh lebih sulit, untuk mempertahankan kinerja bersih dibandingkan mendapatkan jabatan,” paparnya.
Menurut Refly hal itu berkaitan dengan gaji kepala daerah yang dinilainya tak masuk akal, yaitu Rp 30 juta.
“Itu sudah termasuk perjalanan dinas dan lain sebagainya. Itu kalau di total selama masa jabatan, kurang dari 3 miliar. Bayangkan, biayanya kampanyenya saja belasan miliar,” jelasnya.
Oleh sebab itu, kepala daerah pasti akan tergoda melakukan tindakan korupsi atau menyalahgunakan jabatannya untuk berbisnis.
BACA JUGA: Mengejutkan, Puan Maharani Kalahkan Ganjar dan Anies
“Jadi, sesuatu yang salah ini harus diperbaiki dari akarnya. Tidak bisa kita berdiam diri terus menerus, jadi saya heran kenapa UU Pilkada tidak mau direvisi, padahal rentan terjadi money politics,” tuturnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News