GenPI.co - Tarik ulur KLB Parta Demokrat kian alot. Terbaru, SBY-AHY diprediksi bakal remuk. Itu setelah suara DPC yang mendukung KLB disebut mencapai 80%.
Sebelumnya, PD menilai aksi para pelaku kudeta atau gerakan pengambilalihan kepemimpinan (GPK) PD sebagai tindakan ilegal. PD menyebut KLB yang hendak dilakukan para pelaku kudeta sebagai KLB bodong.
BACA JUGA: Nasib Pasangan Weton Ini Ada yang Ambyar dan Berkibar
Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, KLB sejatinya harus mendapat persetujuan dari Ketua Mejelis Tinggi PD SBY dan
Ketum PD AHY. Dia juga menyebut KLB seharusnya disetujui minimal oleh dua pertiga dari 34 DPD PD dan setengah dari 514 DPC PD.
BACA JUGA: Hoki, Cuan dan Nasib Mujur! Semua Jadi Milik 3 Zodiak Ini
“Ilegal karena kalau ada KLB, pasti yang hadir bukan pemilik suara sah. KLB bodong ini namanya,"”ujar Kepala Bakomstra PD Herzaky Mahendra Putera kepada wartawan, Senin (1/3).
Hencky Luntungan, salah seorang pendiri Partai Demokrat, punya pandangan beda. Dia justru sangat yakin KLB akan terlaksana.
BACA JUGA: 3 Zodiak Paling Ramah, Rezekinya pun Penuh Berkah
“Sudah, sudah. Mungkin sudah capai sampai di 70, 80 persen,” kata Hencky kepada wartawan, Senin (1/3/2021).
Hencky yakin KLB PD akan tetap berjalan tanpa harus mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, KLB akan tetap berjalan jika para pemegang suara di DPC dan DPD bersepakat.
BACA JUGA: 3 Weton Bangsawan, Hoki dan Rezekinya Nggak Sembarangan
“Ini kan bukan dinasti. Ini kan partai terbuka. Jadi dia setuju atau tidak setuju ketika konstituen DPC DPD yang punya suara ingin mengadakan KLB, ya jalan,” ujarnya.
KLB PD disebut bukan persoalan tabu yang harus dilarang. Menurutnya, KLB telah diatur dalam aturan AD/ART partai.
“Tetap sah KLB itu. KLB kan bukan barang tabu. Diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga,” ujarnya.
BACA JUGA: Cintanya Tak Pernah Terbagi, 4 Zodiak Hokinya Kebangetan Banget
Namun, lanjut dia, anggaran dasar anggaran rumah tangga itu dikungkungi SBY. Dugaannya, itu untuk menyelamatkan anaknya supaya tidak terjadi KLB di tengah jalan.
“Maka harus persetujuan majelis tinggi karena ketua umumnya adalah anaknya. Itu nggak boleh begini, ini kan bukan perusahaan,” ucapnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News