GenPI.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membatalkan lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Izin Investasi Industri Minuman Keras, Selasa (2/3).
Hal tersebut dilakukan karena pemerintah mendapat gelombang kritik dari beberapa pihak, seperti PBNU, Muhammadiyah, dan MUI.
BACA JUGA: 4 Zodiak Bakal Kaya Mendadak, Nasibnya Penuh Keberuntungan
Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan blak-blakan menilai keputusan Presiden Jokowi sudah tepat.
"Ketika ada kritik tentang izin investasi minuman keras (miras) untuk daerah-daerah tertentu, maka pemerintah mencabutnya," tulis Mahfud MD dalam akun Twitter @mohmahfudmd, Rabu (3/2).
Menurut Mahfud MD, kondisi itu menandakan bahwa Jokowi dan pemerintah tidak anti terhadap kritik, seperti yang sudah berkali-kali disampaikan.
"Jadi, pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran. Asal rasional sebagai suara rakyat, maka pemerintah akomodatif terhadap kritik dan saran," beber Mahfud MD.
BACA JUGA: Nasib 4 Zodiak Mendadak Berubah, Impiannya Jadi Kenyataan
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai bahwa kritik dan saran baik untuk jalannya pemerintahan.
"Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintah," katanya.
Selain itu, Mahfud MD juga mencontohkan sikap lain pemerintah yang mampu menerima kritik publik, yaitu terkait vaksin covid-19.
Pada awalnya, vaksin covid-19 hanya akan digratiskan pada masyarakat kurang mampu. Namun, ada kritik bahwa vaksinasi harus digratiskan untuk semua warga Indonesia.
"Semula vaksinasi akan digratiskan untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas tertentu. Ada yang kritik seharusnya gratis semua, lalu pemerintah gratiskan semua," ungkapnya.
Lalu, ada kritik lagi bahwa seharusnya pemerintah mengizinkan perusahaan yang ingin melakukan vaksinasi secara mandiri.
"Ya, oke, pemerintah izinkan," tegas Mahfud MD.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News