GenPI.co - Yusril Ihza Mahendra angkat bicara mengenai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat via KLB di Sumatra Utara, Jumat (5/3).
Bicara di acara Apa Kabar Indonesia yang diunggah di kanal YouTube TvOne, Sabtu (6/7), mantan Menteri Hukum dan Keamanan periode 2001-2004 itu menganalisis masalah kisruh di Partai Demokrat dari aspek hukumnya.
BACA JUGA: Sadis! Orang ini Sebut KLB Demokrat Penuh Tipu Daya
Yusril mengatakan, masalah ini akan terus berlanjut. Karena itu ia menyarankan bahwa langkah awal yang bisa dilakukan terlebih dahulu adalah menyelesaikannya di internal partai.
Kalau tidak puas dengan putusan mahkamah partai, baru dibawa ke pengadilan.
“Saat ini ada waktu bagi Pak SBY (Susilo Bambang Yundhoyono) untuk menyusun argumentasi mengenai KLB yang dianggap sah karena tak sesuai AD/ART,’ saran dia
Pengacara kondang ini lantas membandingkan kisruh yang terjadi di Demokrat dengan di Golkar beberapa waktu lalu antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
Konflik keduanya memanas setelah terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) Ancol. Ketika kasus tersebut dibawa ke pengadilan dan diputuskan jika kubu Aburizal Bakrie yang menang.
“Saya pikir, Pak SBY tentu akan menempuh langkah hukum seperti itu,” kata Yusril Ihza Mahendra.
Soal tudingan-tudingan mengenai ada campur tangan dari pihak tertentu mengenai kisruh di Demokrat ini, Yusril menyebut itu adalah hal politis yang tidak akan selesai.
BACA JUGA: Max Sopacua Mengamuk, Loyalis Muda SBY Habis Disemprot
Dia juga mengatakan bahwa pada akhirnya ini adalah persoalan hukum yang memang kalahnya tergantung pada kuat tidak argumentasi hukum yang disusun.
“Saya percaya bahwa sistem pengdilan kita cukup objektif nanti, seperti saat memutus perkara antara Aburizal dan Agung Laksono, atau konflik antara pak Tommy Soeharto dan Pak Muchdi Pr yang walaupun sekaeang belum inkrah,” ucap Yusrl Ihza Mahendra.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News