Kisruh KLB Demokrat, Pakar Desak Pemerintah Harus Turun Tangan

GenPI.co - Kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum akhirnya menimbulkan kericuhan. 

Melihat kondisi tersebut, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro pun angkat bicara. 

“Dalam konteks negara bangsa bagaimanapun juga pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik,” kata Siti dalam diskusi virtual, Sabtu, (6/3). 

Menurutnya, pemerintahan di negara mana pun tidak akan mampu melakukan pembangunan yang memadai tanpa ditopang stabilitas politik dan keamanan yang baik. 

Oleh sebab itu, kondisi yang terjadi belakangan ini, harus diperhatikan pemerintah karena sistem multi partai bukan tanpa konsekuensi logis.

“Ini luar biasa. Jadi kompetisi antarpartai politik harus dikelola betul-betul dengan matang tanpa membenturkan karena itu tidak baik,” imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, KLB Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) memutuskan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner. 

Sebagai penggantinya, pihak yang menyelenggarakan KLB menunjuk Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026.(*)