GenPI.co - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko hanyalah tumbal permainan politik.
Seperti diketahui, banyak pihak yang menuduhnya sebagai dalang di balik aksi pengambilalihan paksa Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumut, Jumat (5/3).
BACA JUGA: Mas AHY Mengaku Tak Emosional, Tapi Moeldoko Bakal Dibeginikan
Menurut Pangi, Moeldoko melakukan bunuh diri politik apabila memiliki ambisi sendiri mengambil alih kekuasaan Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Ini membuat kami bertanya, sebodoh itukah Moeldoko?” kata Pangi kepada JPNN.com, Senin (8/3).
Tak hanya itu, Pangi juga mempertanyakan sikap istana dalam menanggapi keterlibatan Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat.
“Istana diam dan tidak ada kata-kata, pikiran, empati dari presiden, presiden paket hemat, enggak bunyi, membiarkan orang dalam Istana bikin keributan di rumah tangga orang lain?" ujar Pangi.
Pangi pun membeberkan sejumlah alasan hingga berani menduga Moeldoko hanya sebagai tumbal.
Pertama, jika pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat adalah ambisi pribadi Moeldoko yang isunya ingin maju sebagai calon presiden 2024, maka tindakan ini adalah kebodohan dan bunuh diri.
"Tindakan yang beliau lakukan hari ini telah menjerumuskan dirinya ke dalam lumpur kotor yang baunya amat busuk," kata dia.
Kedua, posisi Moeldoko sebagai Kepala KSP sangat mustahil tidak diketahui oleh pihak Istana.
Apalagi AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat sudah jauh hari sudah memberi sinyal dan mengingatkan akan keterlibatan Moeldoko dalam upaya pengambilalihan paksa yang kemudian memang menjadi kenyataan.
Pangi melanjutkan, membiarkan Moeldoko membuat keributan di Partai Demorat bisa menjadi indikasi kuat adanya keterlibatan Istana dalam persoalan ini.
Sebab, presiden semestinya memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP karena telah mencoreng nama istana.
"Itu saja tidak cukup, pemerintah menyakinkan tidak ada dualisme kepengurusan dan kepemimpinan," kata dia.
Menurut Pangi, jika presiden tidak melakukan langkah apa pun, maka peristiwa itu mengonfirmasi keterlibatan Istana.
Ketiga, jika poin kedua indikasinya semakin kuat, maka wajar semua pihak menanyakan apa agenda besar Istana.
Menurut Pangi, politik belah bambu yang menyasar partai oposisi adalah cara berpolitik yang tidak etis.
BACA JUGA: AHY Maafkan Moeldoko Atas Kudeta Demokrat, Tapi Ada Syaratnya..
Apalagi komposisi koalisi pemerintahan hari ini sudah terlalu gemuk, enam dari sembilan partai di parlemen dengan total 75 persen kursi sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.
"Oleh karena itu, kami juga layak bertanya dan patut curiga agenda apa yang sedang didesain pemerintah?" tutur Pangi. (tan/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News