GenPI.co - Pengamat politik Muhammad Taufiq mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Pasalnya, pemerintah sebagai pembina politik tidak pantas melakukan intervensi dalam urusan internal partai.
BACA JUGA: Pengamat Beber 2 Fakta Besar KLB Demokrat, Kubu Moeldoko Bisa KO
Selain itu, sebagai KSP, Moeldoko juga tidak bisa merangkap jabatan sebagai ketua umum partai.
"Dari sisi hukum, apa yang dilakukan Moeldoko itu namanya insubordinasi. Dalam hukum tata negara itu artinya pemberontakan," katanya di video dalam kanal YouTube Refly Harun, Senin (8/3).
Akademisi itu menilai apa yang dilakukan oleh Moeldoko tidak layak dilakukan oleh pejabat pemerintah.
"Nggak layak seorang pejabat pemerintah melakukan perbuatan semacam itu," ujarnya.
Lebih lanjut, Taufiq memaparkan bahwa kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) Deli Serdang diselenggarakan oleh anggota anggota yang sudah dipecat.
"Bahkan, Moeldoko bukan anggota PD. Jadi, dia tak punya hak memilih dan dipilih. Ini bukan pilkada," jelasnya.
BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Buka-bukaan Lagi, Kubu SBY-AHY dalam Bahaya!
Seperti diketahui, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD) dalam kongres luar biasa (KLB) kubu kontra-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (5/3).
Keputusan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat periode 2021-2026 dibacakan oleh Jhoni Allen Marbun.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News