GenPI.co - Kisruh di tubuh Partai Demokrat memanas setelah adanya Kongres luar biasa (KLB) yang mengangkat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
BACA JUGA: Konflik Demokrat Bakal Lahirkan Parpol Baru? Menurut Pengamat...
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Zaki Mubarak mengatakan jika konflik tersebut berkepanjangan, akan merugikan Partai Demokrat pada Pemilu 2024.
"Tentunya merugikan Partai Demokrat, terutama pada aspek elektabilitas dan gangguan administrasi terkait pemilu 2024," kata Zaki kepada GenPI.co, Kamis (11/3).
Namun, menurut Zaki, kisruh di Partai Demokrat akan selesai dengan cepat. Pasalnya, tidak ada legal standing yang menjustifikasi KLB Demokrat.
"Menkopolhukam Mahfud MD dengan jelas menegaskan AD/ART tahun 2020 yang akan digunakan dalam memutuskan bila terjadi sengketa hukum," jelasnya.
Bila mengacu hal itu, menurut Zaki, KLB Demokrat tidak memenuhi banyak persyaratan.
"Hanya menghabiskan energi dan finansial saja," tegasnya.
BACA JUGA: Soal Moeldoko, Jokowi Harus Tegaskan Tak Terlibat! Caranya...
Diketahui sebelumnya, KLB Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) memutuskan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner.
Sebagai penggantinya, pihak yang menyelenggarakan KLB menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026. (*)
BACA JUGA: Ketum Golkar Deklarasi Capres, Pengamat Bilang...
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News