GenPI.co - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin blak-blakan menilai keterlibatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara akan mengancam kehidupan berpolitik di Indonesia.
Din Syamsuddin membeber hal tersebut untuk memastikan apakah keterlibatan Moeldoko dalam aksi kudeta Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Mendadak Kubu Moeldoko Bikin Blunder, Strategi Maut Jadi Melempem
"Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, maka dapat dianggap presiden telah mengintervensi partai politik dan merusak tatanan demokrasi," kata Din Syamsuddin.
Jika Presiden Jokowi tak pernah mengizinkan Moeldoko dalam aksi tersebut, maka mantan Panglima TNI itu harus diberi tindakan tegas.
"Jika beliau (Jokowi, red) tidak pernah mengizinkan, maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP, karena sudah merusak citra Presiden," ungkap Din Syamsuddin.
Din Syamsuddin menilai, sangat bahaya apabila sebuah partai politik bisa diintervensi dengan mudah oleh pemerintah yang sedang berkuasa.
BACA JUGA: Keberuntungan 4 Zodiak Gila-gilaan, Mereka Bakal Kaya Mendadak
"Jika preseden buruk ini berkembang, maka bukan tak mungkin hal serupa akan terjadi kepada partai-partai lainnya," jelasnya dalam video di kanal YouTube Bravos Radio Indonesia, Jumat (12/3).
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengungkapkan bahwa peristiwa KLB bukan hanya sebagai tragedi di internal Partai Demokrat saja, tapi juga insiden buruk bagi demokrasi di Indonesia.
"Terutama dalam upaya Indonesia yang tengah melakukan konsolidasi demokrasi. Sebab, demokratisasi di Indonesia belum menampilkan bentuk yang ideal sesuai dengan amanat Sila Keempat Pancasila," ungkapnya.
Menurut Din, jika mengacu pada Sila Keempat Pancasila, maka peran partai politik sangat vital dalam mendorong konsolidasi ke arah demokrasi yang tak hanya prosedural, tapi juga substantif dan bermoral.
"Jadi, KLB Deli Serdang itu sangat jauh dari nilai demokrasi yang bermoral,” paparnya.
Din Syamsuddin menilai bahwa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang dapat membawa dampak sistemik serta berpotensi menciptakan kegaduhan nasional.
"Oleh karena itu, masalah ini tentu perlu kita persoalkan," pungkas Din Syamsuddin.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News