GenPI.co - Pengamat Politik Ade Armando blak-blakan menilai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bukan aktor tunggal saat kudeta Partai Demokrat.
Bahkan, Ade Armando menilai aksi Moeldoko kudeta Partai Demokrat bukan untuk menjadi calon presiden (Capres) di Pemilu 2024 mendatang.
BACA JUGA: Hasil Survei Bikin Melongo, Amien Rais Bikin PAN Makin Ambrol
"Tapi hampir pasti juga, Moeldoko bukanlah aktor tunggal," kata Ade Armando dikutip GenPI.co dari kanal YouTube Cokro TV, Jumat, (12/3).
"Analisis bahwa ini kerjaan Moeldoko sendirian untuk memenuhi ambisinya sebagai Capres 2024, rasanya sih lemah. Saya yakin, Moeldoko tahu dukungan rakyat terhadapnya rendah," bebernya.
Menurutnya, Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat untuk kepentingan lain yang lebih luas dan bersifat nonpersonal.
"Jadi, kalau pengambilalihan Demokrat dilakukan untuk meniti peluang jadi presiden, rasanya seperti pungguk merindukan bulan," jelas Ade Armando.
BACA JUGA: Keberuntungan 3 Zodiak Tak Tertandingi, Siap-Siap Kaya Mendadak
Ade Armando mengatakan, Moeldoko disinyalir mau kontrol partai supaya selaras dengan pihak-pihak yang merancang pergantian kekuasaan.
"Karena Partai Demokrat mungkin sekali menjadi batu sandungan bagi sebuah skenario yang sudah dirancang dua partai besar, yaitu PDIP dan Gerindra," ungkapnya.
Pasalnya, saat ini Prabowo Subianto dan Puan Maharani menjadi pasangan paling potensial pada pemilihan presiden 2024 mendatang.
Namun, keduanya bisa saja gagal seandainya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ikut dalam persaingan tersebut.
Ade Armando meyakini selain PKS, Partai Demokrat kemungkinan bakal mendukung Anies Baswedan untuk memenangkan kontestasi tersebut.
Maka, untuk mencegah hal itu terjadi Partai Demokrat perlu dikudeta dan diarahkan untuk berpihak pada suara-suara pemerintah.
"Bila PKS dan Demokrat bergabung, sangat mungkin mereka menarik partai-partai lain di luar duet PDIP-Gerindra. Jadi, pimpinan Demokrat diganti. Bukan untuk memperlemah, melainkan untuk mengubah haluan di pemilihan 2024," jelas Ade Armando.
Tak hanya itu, Ade Armando juga membeber, saat ini tengah berkembang analisis lain yakni Partai Demokrat perlu dikudeta supaya mereka bersedia setuju dengan rencana amandemen UUD 45 terkait masa jabatan presiden yang menjadi tiga periode.
"Wacana penambahan masa jabatan presiden sampai tiga periode ini sudah banyak dilontarkan oleh berbagai parpol. Masalahnya Partai Demokrat tidak termasuk dalam kelompok pendukung amandemen UUD 45 ini," ungkap dosen Universitas Indonesia ini.
Oleh sebab itu, kemungkinan kepemimpinan Partai Demokrat harus diganti oleh Moeldoko untuk memuluskan rencana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut.
"Karena itu, menurut analisis ini, pimpinan Partai Demokrat harus diganti. Mungkinkah ini penjelasannya? Mungkin saja," kata Ade Armando.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News