GenPI.co - Nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terus diperbincangkan, setelah dia didaulat menjadi ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) illegal di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, jabatan menjadi ketua umum memang terbilang menggiurkan bagi orang yang terobsesi menjadi pemimpin.
BACA JUGA: Diam-diam Partai Golkar Siapkan Strategi Maut 2024, Bikin Kaget
"Dengan menjadi ketua umum, peluangnya menjadi capres atau cawapres akan lebih terbuka," kata Jamilludin dalam pernyataannya kepada GenPI.co, Kamis (18/3/2021).
Namun, untuk menjadi ketua umum ada aturan yang harus dipenuhi, seperti UU Partai Politik dan AD/ART agar jabatan itu diperoleh secara terhormat.
"Namun, kalau ketua umum yang diperoleh dengan cara hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang memang. Manusia seperti ini tentu dinilai sangat tercelah," tegasnya.
Jamilludin juga menambahkan bahwa Moeldoko yang merupakan mantan Panglima TNI itu terlebih memiliki jiwa patriotik dan kesatria sudah mendarah daging dalam dirinya.
"Saya percaya, Moeldoko masih memegang teguh semua itu dan menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam bersikap dan berperilaku, termasuk dalam memutuskan patut tidaknya jabatan ketua umum untuk diterima atau ditolak," imbuh dia.
Di sisi lain, penilaian negatif makin menguat karena Jokwi tidak pernah mau berkomentar tentang KLB Deli Serdang.
BACA JUGA: Strategi Maut Megawati di Pilpres 2024 Bocor, Sangat Mengejutkan
Padahal, semua orang tahu bahwa Moeldoko seorang KSP yang menjadi tangan kanannya presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Jadi, bila Moeldoko mundur, selain dapat menjaga integritasnya yang patriotik dan kesatria, juga akan memulihkan nama Pesiden Jokowi yang terseret-seret dalam kasus KLB Deli Serdang," tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News