Pakar Bongkar Niat di Balik Wacana Daerah Istimewa Minangkabau

19 Maret 2021 12:10

GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang mengatakan bahwa wacana Daerah Istimewa Minangkabau itu merupakan upaya beberapa pihak di Sumatera Barat untuk menerapkan syariat Islam.

Oleh karena itu, seluruh alasan yang mereka sampaikan terkait peran besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia serta keragaman kearifan lokal itu hanya alibi.

BACA JUGA: Ade Sebut Wacana Daerah Istimewa Minangkabau itu Mengada-ada

“Apa yang dikatakan itu semua alibi saja. Mereka itu ingin menerapkan syariat Islam di wilayahnya,” katanya kepada GenPI.co beberapa waktu lalu.

Menurut Ngorang, hal tersebut memiliki kaitan dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh.

Pihak-pihak tersebut merasa jika Aceh diizinkan, harusnya mereka juga bisa menerapkan hal yang sama.

“Namun, keistimewaan Aceh itu, kan, kompromi politik. Itu tertulis dalam Kesepakatan Helsinki,” ujarnya.

Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu memaparkan bahwa dalam Kesepakatan Helsinki, Aceh masih masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun, pemerintahan Aceh diizinkan untuk menerapkan syariat Islam.

BACA JUGA: Gawat, Jika Sumbar Jadi Daerah Istimewa Minangkabau Maka....

“Tapi, bukan berarti hukum nasional diabaikan. Jadi, hukum nasional juga tetap harus diterapkan di sana,” ungkapnya.

Ngorang menegaskan bahwa hukum syariah di Aceh boleh dijalankan, tapi hanya untuk hal-hal tertentu saja. Sementara itu, posisi hukum nasional masih berlaku sama untuk semua warga negara.

“Itu sebetulnya yang ingin dilakukan oleh Sumatra Barat" tegasnya.(*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

BERITA TERPOPULER

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co